Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sedang mengkaji besaran kenaikan bantuan untuk partai politik (parpol). Pemerintah masih menghitung besaran ideal agar tidak membebani APBN.
Namun, tidak ada jaminan begitu biaya bantuan parpol meningkat, tidak ada korupsi yang dilakukan anggota parpol. Selama ini, minimnya bantuan pemerintah menjadi kambing hitam bagi parpol untuk melakukan korupsi.
Advertisement
"Ya memang tidak ada jaminan hal itu terjadi karena peristiwa korupsi ini yang seperti yang saya sampaikan seperti narkoba, seperti candu," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Ia menjelaskan, korupsi memang tidak mengenal status ekonomi. Sekalipun memiliki banyak uang, tetap tidak menjamin seseorang tidak korupsi.
"Dengan demikian, ujian bagi parpol apakah dengan peningkatan bantuan pemerintah atau negara kepada partai itu akan mengakibatkan menurunnya korupsi," imbuh Pramono.
Nyatanya, ia menambahkan, sampai saat ini korupsi masih terus terjadi. Dengan begitu, kepercayaan publik terus menurun.
"Apa yang terjadi dengan indeks kepuasan publik yang ada ini mengalami penurunan karena korupsinya masih ada," pungkas dia.
