Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan nota kesepahaman atau MoU dengan Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Badan Meteorologi dan Klimatogi Geofisika (BMKG). Megawati memimpin langsung kerja sama PDIP dengan Basarnas dan BMKG.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ditemani Wasekjen PDIP, Eriko Sotarduga, Bendahara Umum PDIP yang juga Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, serta Wakil Gubenur DKI Jakarta, yang juga Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
Advertisement
Dalam kesempatan itu, Megawati meminta nama Basarnas harus sudah diganti, lantaran masih menggunakan bahasa gado-gado, antara nama nasional dan SAR (Search and Rescue).
Bahkan Presiden kelima RI itu akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan penggantian nama itu.
"Nanti saya mau ngomong saya Pak Jokowi. Kok SAR, kenapa bahasa inggris. Tahu saya artinya, tapi ini kan gado-gado," ucap Megawati di kantor Basarnas, Jakarta, Rabu (24/8/2016).
Dia pun mengusulan nama Basarnas menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), agar lebih Indonesia. "Jadi nanti namanya BNPP, harus dicari logo baru juga karena masih pakai nama SAR," tegas Megawati.
Selain itu, dia meminta kepada Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI FH Bambang Soelistyo, untuk menyelamatkan seseorang harus dipercepat. "Tadi Pak Soelistyo bilang 30 menit. Kalau itu orang tenggelam. Kalau bisa lebih cepat," ungkap Megawati.
Bukan hanya itu, dia pun meminta agar bisa menciptakan manusia yang lebih unggul, terutama dalam menyelamatkan. "Menantang beliau untuk membangkitkan manusia yang lebih unggul, terutama dalam menyelamatkan," tandas Megawati.
Selain itu kepada BMKG, putri Presiden Pertama RI Soekarno itu, menginginkan agar lembaga itu bisa menyampaikan kabar ke petani dan nelayan, agar bisa mempunyai waktu yang tepat untuk bercocok tanam dan melaut, mengingat kondisi cuaca yang selalu berubah atau ekstrem.
"BMKG pegang peran besar karena menyangkut hidup manusia. Harusnya bisa sampai ke tingkat nelayan dan petani (informasinya). Banyak petani mengeluh, harusnya kita tanam kapan. Nah, BMKG sampai nggak? Ini harus segera ditangani," pungkas Megawati.
