Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survey & Polling Indonesia (SPIN) yang bekerja sama dengan Golkarnews.com melakukan riset telepolling terkait beberapa nama calon ketua umum (caketum) Partai Golkar yang tengah aktif berkeliling mengunjungi berbagai daerah (DPD I/DPD II) sebagai pemegang hak suara Partai Golkar di Indonesia.
Hasilnya, nama Airlangga Hartarto (18,1 persen) mengungguli beberapa nama populer lainnya seperti Ade Komarudin (17,4 persen), Mahyudin (16,9 persen), Idrus Marham (15,5 persen), Azis Syamsudin (14,7 persen), Priyo Budi Santoso (12,6 persen) dan Setya Novanto (4,8 persen).
Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif SPIN Igor Dirgantara yang juga dosen politik Universitas Jayabaya melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Menurut Igor Dirgantara, riset ini fokus menanyakan kepada responden terkait siapa figur caketum Partai Golkar yang dianggap paling punya integritas di mata publik dengan mempertimbangkan prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT).
Baca Juga
Advertisement
"Riset dilakukan, dalam rangka menyambut pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar akan digelar di Nusa Dua Bali, 15-17 Mei mendatang dengan agenda utama pemilihan ketua umum," kata Igor.
Igor menjelaskan, berdasarkan telepolling ini, sosok Airlangga Hartarto (AH) sangat berpeluang untuk menjadi ketum baru PG dengan tiga alasan yang sangat kuat :
Pertama, partai berlambang pohon beringin saat ini butuh seorang ketua umum yang bersih, punya gagasan baru membangun partai dengan rekam jejak tidak tercela. Sosok yang betul-betul tidak diragukan lagi, dari segi prestasi dan dedikasinya demi membawa PG pada semangat pembaharuan. Semua ada pada diri AH.
Kedua, sebagai kader Golkar AH dinilai loyal, santun dan tidak punya masalah hukum, termasuk tidak pernah dipanggil KPK. Selama menjabat sebagai anggota DPR tiga periode dan pernah menjadi Ketua Komisi VII DPR, publik tidak pernah mendengar berita negatif tentang AH dari aspek apapun. Sebagai pejabat publik, AH juga senantiasa rutin melaporkan harta kekayaannya kepada yang berwenang.
Ketiga, AH adalah caketum PG berusia muda, sederhana, punya visi dan misi berani menolak politik uang dan mahar politik. Sebagai salah satu penggagas good governance, AH punya kompetensi menularkan anti politik transaksional ke dalam tubuh PG yang akan dipimpinnya, jika terpilih. Itu sebabnya AH berani melontarkan ide perwujudan 'desentralisasi wewenang' kepada DPD 1 dan DPD 2 untuk PG.
Menurut Igor, riset dilakukan dengan cara telepolling dengan mengambil 500 responden secara acak dari buku telepon antara 25-30 April 2016 di 10 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, Samarinda, Menado, Kendari, Kupang, dan Bali).
"Dengan tingkat kesalahan plus minus 4,5 persen, riset ini tidak mewakili populasi secara keseluruhan, namun bisa menggambarkan potret keinginan publik kelas menengah perkotaan yang memiliki telepon," ujar Igor.
