Liputan6.com, Jakarta - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Dirut LPP TVRI dan Dirut LPP RRI menemui banyak kendala. Diantaranya persoalan rumitnya birokrasi yang masih menyelimuti lembaga penyiaran milik pemerintah ini.
Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, pada pertemuan ini pihaknya ingin mendalami mengenai kebijakan program dua lembaga penyiaran milik pemerintah itu. Menurutnya, ditengah industri penyiaran swasta yang semakin tumbuh berkembang, RRI dan TVRI justru cenderung jalan di tempat.
"Persoalannya RRI dan TVRI ini sudah lama tertinggal secara organisasi, SDM dan teknologi," ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2015).
Politisi PKS ini berharap, TVRI bisa menjadi lembaga penyiaran yang terdepan dan edukatif di tengah menjamurnya industri penyiaran swasta yang lebih banyak memproduksi program hiburan dan seringkali kurang mendidik.
Walaupun, diakui Mahfudz, TVRI tidak bisa diabandingkan dengan langsung dengan televisi swasta yang ada saat ini. Namun, lanjutnya, yang paling penting itu TVRI punya audien share yang besar di masyarakat.
"Kalau dulu siapa yang tidak kenal dan tidak nonton TVRI. Kita harapannya walaupun stasiun televisi banyak, tapi TVRI masih tetap menjadi media yang diminati masyarakat," tutur dia.
Karena itu, dirinya menyarankan, agar TVRI perlu melakukan perubahan paradigma penyiarannya. Mengingat TVRI digerakan oleh birokrasi, sementara tv swasta digerakan oleh korporasi.
"Bagaimana budaya birokrasi bisa berkompetisi dengan budaya korporasi. Jadi TVRI harus membuat isi siaran bagus dan berkualitas sehingga diminati masyarakat," ujar dia.
Mahfudz juga mengingatkan, agar dengan anggaran Rp 900 miliar pertahun yang digelontorkan negara untuk TVRI bisa digunakan untuk menghasilkan banyak program yang berkualitas.
"Karena bagi televisi swasta anggaran sebesar itu merupakan angka yang cukup besar," pungkas Mahfudz Siddiq. (Dms/Ron)
Dikasih Rp 900 Miliar Pertahun, TVRI Ditantang Maju
Budaya birokrasi yang masih kental di TVRI dan RRI menjadi salahsatu penyebab lembaga penyiaran pemerintah ini kurang maju.
diperbarui 06 Okt 2015, 23:53 WIBKepala BIN, Sutiyoso (Kiri) bersama Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq berbincang saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin (28/92015). Rapat membahas isu- yang berhubungan dengan intelejen Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Preman Pemalak Pedagang Duku Viral di Media Sosial, Polisi Buru Pelaku
Menang Tipis atas Tottenham Hotspur, Arsenal Bertahan di Puncak Klasemen
Presiden Palestina Minta AS Turun Tangan Hentikan Rencana Serangan Israel ke Rafah
Serunya Titik Kumpul Festival 2024 Hari Kedua Bareng Mahalini Hingga Parade Hujan, Begini Kata Penonton
Hari Ini, MK Mulai Sidangkan Sengketa Pileg 2024
4 Zodiak Ini Berkelas Banget Saat Putus Cinta
Google Doodle Angkat Tari Rangkuk Alu, Mengenal Tarian Tradisional Penuh Semangat dari Manggarai
Kolaborasi Menarik, Parade Hujan Gaet Mahalini Hingga Fans Tampil di Titik Kumpul Festival 2024
Jatiluwih Bali Jadi Destinasi Wisata Delegasi World Water Forum ke-10, Sajikan Pemandangan Sawah hingga Ngeteh Beras Merah
Pemkab Malang Buka 6.178 Formasi Seleksi CPNS PPPK 2024, Sudah Disetujui Kemenpan-RB
Hoaks Terkini Terkait KPU, dari Ketua hingga Didemo
Klasemen MotoGP 2024: Blunder di Jerez, Jorge Martin Mulai Terancam