Liputan6.com, Jakarta - Puluhan mahasiwa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Tangerang Selatan (KAMTAS) berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi ini dilakukan karena Kota Tangsel dinilai sudah lama dikuasai oleh dinasti koruptor.
Koordinator Aksi, Muflih Hidayat mengatakan, banyak warga Tangsel yang tidak peduli karena hanya 'menumpang' tidur. Sementara mereka lebih banyak bekerja di luar Kota Tangsel.
Advertisement
"Apatisme ini menjadikan Airin Rachmi Diany (Wali Kota Tangsel) jadi leluasa menggunakan kekuasaanya untuk membangun dinasti koruptor," ujar Muflih saat aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/9/2015).
Muflih mengatakan, eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang merupakan kakak ipar Airin telah mendekam di penjara. Suami Airin, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan juga sama, mendekam di penjara. Keduanya sama-sama sudah berstatus terpidana kasus suap Pilkada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi.
"Lantas apa lagi yang ditunggu KPK selain segera mengusut dinasti koruptor ini secara tuntas?" kata Muflih.
Belum lagi, lanjut dia, Airin diduga turut menerima dana Tunjangan Hari Raya (THR) seperti yang diutarakan terdakwa kasus dugaan korupsi alkes RSUD Tangsel 2012, Dadang Prijatna.
Pada sidang Dadang di Pengadilan Tipikor Serang, 1 September 2015 lalu, saksi bernama Dadang M Epid yang juga Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Tangsel menyebut Airin selain diduga menerima THR, juga ditengarai turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
"Kasus korupsi alkes RSUD Tangsel telah merugikan negara Rp 23 miliar. Mirisnya lagi, Dadang Prijatna ini merupakan tangan kanan Wawan, suaminya Airin," kata dia.
Karena itu, tambah Muflih, pihaknya menuntut KPK agar segara turun tangan terhadap permasalahan di Tangsel ini. Terutama permasalahan korupsi di Tangsel. KPK diminta segera menangkap Airin karena dugaan keterlibatan dan penerimaan THR dari kasus dugaan korupsi alkes RSUD Tangsel.
"Kami menuntut KPK berani memutus mata rantai dinasti koruptor di Tangsel. Kami juga menuntut KPK segera menindaklanjuti pernyataan Dadang M Epid yang menyebut Airin menerima THR dan terlibat dalam kasus alkes RSUD Tangsel. Kami juga menuntut KPK melakukan transparansi informasi terkait bukti-bukti keterlibatan Airin dalam kasus alkes RSUD Tangsel," ujar Muflih.
Adapun, dalam aksi ini, para peserta aksi membawa sejumlah bendera, spanduk, dan poster. Aksi ini juga mendapat pengawalan dari petugas kepolisian dan petugas keamanan dalam KPK. (Ali/Ron)