Liputan6.com, Jakarta: Presidium Dewan Papua (PDP) tetap menuntut agar pemerintah pusat menggelar dialog dengan masyarakat Papua, meski otonomi khusus telah resmi diberlakukan. Pasalnya, PDP menganggap pemberlakuan Otsus tak berarti menghentikan aspirasi rakyat Papua. Demikian diutarakan Wakil Ketua PDP Tom Beanal di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Tom Beanal, Otsus --yang telah diberlakukan pekan silam-- itu belum menampung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua. Apalagi, proses pembahasannya tak melibatkan masyarakat Papua secara menyeluruh. Karena itu, PDP tetap menuntut agar pemerintah pusat melakukan dialog dengan masyarakat Papua. PDP juga menilai pemerintah pusat telah berlaku diskriminatif. Misalnya, pada Kasus Aceh, pemerintah selalu menawarkan dialog, namun menolak tuntutan yang sama dalam Kasus Papua.(PIN/Tris Wijayanto dan Ekopurwanto)
Menurut Tom Beanal, Otsus --yang telah diberlakukan pekan silam-- itu belum menampung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua. Apalagi, proses pembahasannya tak melibatkan masyarakat Papua secara menyeluruh. Karena itu, PDP tetap menuntut agar pemerintah pusat melakukan dialog dengan masyarakat Papua. PDP juga menilai pemerintah pusat telah berlaku diskriminatif. Misalnya, pada Kasus Aceh, pemerintah selalu menawarkan dialog, namun menolak tuntutan yang sama dalam Kasus Papua.(PIN/Tris Wijayanto dan Ekopurwanto)