Liputan6.com, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sangat lambat. Bahkan pada tahun ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan sulit untuk mencapai level 5,7 persen seperti yang ditargetkan.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, hal ini dapat dilihat pada kuatal I 2015 dimana ekonomi Indonesia hanya tumbuh level 4,7 persen.
"Penurunan pertumbuhan ekonomi ini, oleh pemerintah Jokowi dicari penyebabnya atau diciptakan kambing hitam agar publik tidak menyalahkan presiden atau menteri menteri bidang ekonomi," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (10/5/2015).
Dia menjelaskan, kambing hitam penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi ini antara lain penurunan produksi minyak mentah, turunnya harga batu bara hingga adanya kisruh KPK Vs POLRI.
"Padahal, melambatnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh minimnya pencairan duit dari kementerian keuangan, atau belanja pemerintah dalam APBN belum maksimal," lanjutnya.
Menurut Ucok, lambatnya penyerapan anggaran pemerintah ini disebabkan oleh perombakan stuktural kementerian pada masa pemerintahan saat ini belum juga selesai.
"Ada kementerian yang baru, dan ada beberapa kementerian yang dilebur ke dalam satu kementerian inilah yang menganggu proses perencanaan, dan pencairan anggaran pada level kementerian," kata dia.
Dia menjelaskan, terganggu belanja pemerintah atau proses pencairan anggaran kementerian disebabkan belum selesai perombakan dalam struktur kementerian.
"Artinya, jabatan pada level eselon satu atau dirjen masih banyak yang kosong, dan belum terisi. Pentingnya jabatan eselon satu untuk memberikan tanda tangan atau paraf pada dokumen anggaran agar bisa secepatnya duit bisa cair dari kementerian keuangan," jelasnya.
Selain itu, belum terisi level eselon tiga ini mengakibatkan dokumen anggaran yang berisi uraian kegiatan dan anggaran belum selesai dibuat. Bahkan peraturan presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 2015, hanya berisi anggaran dan kegiatan yang bersifat umum. Bukan berisi kegiatan dan anggaran yang terperinci dan jelas.
Akibat belum maksimalnya belanja pemerintah ini, lanjut Ucok, berakibat pada penarikan pajak, hanya sebesar Rp 198,2 triliun untuk kuartal. Padahal, setiap kuartal pemerintah Jokowi harus menarik pajak sekitar Rp 372,3 triliun. (Dny/Gdn)
Perlambatan Ekonomi Akibat Minimnya Penyerapan Anggaran
Terganggu belanja pemerintah atau proses pencairan anggaran kementerian disebabkan belum selesai perombakan dalam struktur kementerian.
diperbarui 10 Mei 2015, 16:09 WIBIlustrasi Pertumbuhan Ekonomi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Cara Memilih Sunscreen yang Tepat untuk Kulit Kering
Azab Orang Dengki, Buya Yahya: Sebelum di Akhirat Sudah Dihukum di Dunia
iPad Air 2024 Meluncur dengan Performa Lebih Gesit! Cek Spesifikasi dan Harganya
10 Rekomendasi Sunscreen Terbaik untuk Kulit Kering Edisi Terbaru 2024
Manfaat Kandungan Niacinamide pada Sunscreen, Ini Cara Memilih Produk yang Tepat
314 Calon Anggota PPK Jalani Tes Tulis di KPU Situbondo, Pelantikan Digelar 16 Mei 2024
Top 3 Berita Hari Ini: Erina Gudono Ungkap Sempat Terpisah dari Kaesang Pangarep dan Dapat Keajaiban Saat Umrah di Makkah
Semarak Hari Jadi Kota Surabaya ke-731, Pemkot Gelar Pengajian Akbar Bersama Gus Iqdam
KPK Tetapkan Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Tersangka Kasus Investasi Bodong
Virgil van Dijk Siap Memimpin Transisi Liverpool Menyusul Kepergian Jurgen Klopp
Anggota DPRD Gorontalo Minta MTQ Tak Hanya Seremonial Belaka
VIDEO: Akibat Terobos Palang, Pemotor Tewas Ditabrak Kereta Api di Sumpiuh Banyumas