Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat di Indonesia belum banyak yang bisa melakukan perencanaan keuangan dengan baik pada saat ini. Salah satu alasan yang menjadi penyebabnya karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih terbebani untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Bidang Pencegahan, Kartini Istiqomah menjelaskan, pendapatan masyarakat Indonesia saat ini sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya sekolah dan juga pengeluaran untuk kesehatan. Selain itu, harga-harga kebutuhan pokok juga terus melonjak.
Padahal seharusnya, kebutuhan dasar tersebut tidak menjadi beban karena merupakan program pemerintah yang harus diberikan gratis ke masyarakat. Pemerintah juga seharusnya bisa mengelola harga-harga sehingga tidak mengalami kenaikan setiap saat.
"Banyak program pemerintah ke masyarakat yang merupakan pelayanan dasar. Contoh kecilnya pembuatan akta catatan sipil atau akta kelahiran itu seharusnya gratis," kata dia, Jakarta, Rabu (15/4/2015).
Sayangnya, Kartini mengungkapkan banyak program pemerintah ke daerah seolah dimanipulasi sehingga membengkakkan pengeluarkan rumah tangga. Dia mengambil contoh, di beberapa daerah sekolah meminta pungutan dengan modus sedekah.
Sebenarnya, khusus pendidikan 9 tahun sekolah negeri digratiskan ke masyarakat. "Di Madura, Depok yang kena amal jariyah dan itu sudah dikembalikan,"ujarnya.
Tak berhenti di situ, modus lain yang digunakan ialah pemberian pelajaran tambahan. Misalnya, jika siswa pulang sekolah pukul 14.00 kemudian dipulangkan 16.00 yang dipungut sejumlah biaya. "Ada juga sekolah buat les Sukabumi, pulang pukul 14.00- 16.00 Rp 3.000 sebulan Rp 60 ribu, program pemerintah gratis dan ibu dipungut," ujarnya.
Di bidang kesehatan, ada juga rumah sakit yang tidak melayani pasien meskipun sudah terdaftar di BPJS. Melihat kondisi sedemikian rupa, Kartini meminta masyarakat untuk melapor ke Ombudsman supaya bisa ditindaklanjuti. "Kalau ada pungutan tolong disampaikan Ombudsman," ujarnya.
Pihaknya menegaskan, fungsi Ombudsman untuk melakukan pengawasan fasilitas pelayanan publik. Namun, jika pelayanan tersebut diluar kewenangan, Ombudsman akan menyerahkan ke pihak berwenang.
"Contoh OJK, kecewa dengan bank, ini deposito ibu saya tak cair, kalau bukan wilayah Ombudsman lapor ke wilayah terkait," tandas dia. (Amd/Gdn)
Negara Tak Penuhi Kebutuhan Dasar, Warga RI Sulit Kelola Keuangan
Seharusnya, khusus pendidikan 9 tahun sekolah negeri digratiskan ke masyarakat.
diperbarui 15 Apr 2015, 12:55 WIBMendikbud Anies Baswedan meninjau kelas di SDN 1 Pajagan, Lebak, Banten, Senin (16/3/2015). Anies Baswedan mengatakan sekolah di daerah wajib melaporkan kondisi infrastruktur serta akses menuju sekolah kepada Kemendikbud. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Amalan Ringan Agar Mendapat Istighfar Para Malaikat hingga Hari Kiamat
Prabowo-Gibran Akan Pimpin Pemerintah Indonesia ke Depan, PGRI Ingatkan Ini
Mengenang 6 Fashion Fantastis Kim Ji Won di Drakor Queen of Tears, Pakai Korset Seharga Rp34 Juta
2 Debt Collector di Palembang yang Ribut dengan Aiptu FN Ditangkap, Satunya Menangis
6 Manajer Terbaik Arsenal Sepanjang Masa, Bawa Banyak Trofi ke London Utara
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Senin 29 April 2024
BMKG Imbau Warga Cek Kondisi Bangunan Pasca Gempa Garut, Ini Alasannya
Isak Tangis Keluarga Pecah Saat Jenazah Anggota Polresta Manado Tiba Rumah Duka
Kisah Mbah Kholil Bangkalan Menertawai Kiainya saat Sholat, Ternyata karena Ini
Bangun Komunikasi dengan Parpol, Prabowo Disebut Ingin Buat Ini di Pemerintahan Barunya
Detik-Detik Satpam DPRD Tanjungbalai Diserang Monyet Liar saat Tidur Lelap
Gandeng Eropa, Konimex Luncurkan Produk Nutrisi Khusus di Solo