Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Trimedya Pandjaitan kecewa dengan putusan Presiden Jokowi yang batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Padahal, Jokowi diharapkan melantik Budi Gunawan karena secara prosedural sudah terpenuhi semuanya.
"Kami kecewa, sampai hari ini kami harap presiden Jokowi sesuai janjinya untuk menghormati proses persidangan praperadilan, tapi setelah itu putus, Pak Jokowi umumkan bahwa Budi Gunawan tidak jadi dilantik, tapi Badrodin Haiti jadi Kapolri," kata Trimedya di DPR, Jakarta, Rabu (18/2/2015).
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR ini, dalam proses persetujuan DPR untuk menerima atau menolak calon Kapolri usulan Presiden, harus melewati waktu yang panjang. Saat ini dinilai waktu yang kurang tepat membahas calon Kapolri. Sebab, mulai besok, DPR reses hingga 22 Maret 2015.
Selain itu, Trimedya mengatakan, Presiden perlu mengirim surat ke Pimpinan DPR, kemudian dibacakan dalam Paripurna untuk diserahkan kepada Badan Musyawarah (Bamus).
Setelah dari Bamus, diparipurnakan lagi untuk diserahkan kepada Komisi III DPR untuk melakukan fit and proper test. Setelah ada hasilnya, Komisi III akan melaporkan ke Paripurna tentang sikapnya, menerima atau menolak usulan ini.
"Tapi bagaimanapun, itu hak beliau (mengumumkan sekarang). Nanti bagaimana DPR mensikapi itu, apakah DPR mau fit and proper ditentukan mekanismenya. Kita belum bisa bersikap karena belum baca suratnya. Mudah-mudahan pimpinan DPR bisa dapat suratnya hari ini," tandas Trimedya.
Presiden Jokowi batal melantik Kalemdikpol Polri sebagai Kapolri. Jokowi mengusulkan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon kapolri.
Advertisement
Selanjutnya Jokowi menyiapkan jabatan baru untuk Budi Gunawan. "Saya memutuskan Saudara Komjen Pol Budi Gunawan untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi Polri agar makin profesional dan dipercaya masyarakat," kata pria yang akrab disapa Jokowi ini. (Mvi/Mut)