Pengusaha Ingin Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Minyak

Pengusaha mengharapkan pemerintah dapat memperbaiki tata kelola penyaluran BBM usai menerapkan kebijakan harga baru.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 02 Jan 2015, 16:30 WIB
Kendaraan bermotor bersiap mengisi bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu (24/12). BPH Migas menyatakan kuota BBM bersubsidi tinggal 1,7% atau 782.000 kiloliter dari total yang dianggarkan dalam APBN-P 2014. (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesi (APINDO) ingin pemerintah memperbaiki tata kelola penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) usai menerapkan kebijakan harga baru.

Ketua Apindo, Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, pihaknya mendukung langkah pemerintah tidak memberikan subsidi pada BBM jenis Premium dan menerapkan subsidi tetap pada Solar.

"Kami dari Apindo menyambut baik, karena memang seharusnya seperti itu. Harga BBM harusnya mengikuti fluktuasi pergerakan harga minyak internasional," kata Haryadi, di Jakarta, Jumat (2/1/2015).

Haryadi mengungkapkan, meski pihaknya setuju tetapi ada harapan yang harus dilakukan pemerintah, yaitu memperbaiki tata kelola penyaluran BBM agar lebih efisien.

"Langkah ke depan, pemerintah harus bisa lebih efisien lagi dalam mengelola supply dan demand. Jangan sampai lagi kita mengalami kebocoran," tutur Hariyadi.

Menurut Hariyadi, tren harga minyak dunia yang merosot, akan memudahkan pemerintah memperbaiki tata kelola penyaluran BBM.

"Tren penurunan minyak ini akan cukup panjang. Pada 2015, penghasil minyak di Timur Tengah seolah mengobral minyak. Ini momentum yang bagus untuk membenahi tata niaga," pungkasnya. (Pew/Ahm)

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya