Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandy menyatakan bahwa pemerintahan memiliki keseriusan dalam menangani permasalahan bencana alam yang kerap melanda beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya banjir di Baleendah, Bandung, Jawa Barat yang terjadi beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan, setidaknya dibutuhkan tiga langkah besar dalam penanggulangan masalah banjir ini. Pertama yaitu melakukan relokasi penduduk dari tempat yang menjadi mangkuk sumber banjir. Kedua, membangun waduk penyerapan air minimal seluas 5 hektar (ha) dan lakukan sodetan di anak-anak sungai yang menuju aliran sungai Citarum.
"Ketiga, kita harus melakukan perbaikan hulu seperti penghijauan hutan, pengembalian lahan-lahan hutan di sepanjang sungai, dan pengerukan panjang sampai muara hilirnya di sungai Cirata sekitar 300 kilo meter," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (1/1/2015).
Menurutnya, biaya yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan dan pembangunan waduk sekitar Rp 150 miliar sampai Rp 200 miliar. Proses ini diperkirakan bisa selesaikan dalam waktu 1 tahun.
"Namun secara komprehensif untuk biaya keseluruhan mencapai Rp 1,3 triliun dengan jangka waktu 3 tahun," lanjutnya.
Untuk memuluskan rencana ini, Yuddy menyatakan bahwa dibutuhkan dukungan lintas sektoral dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa berperan sebagai payung koordinasi pusat.
Dirinya juga mengaku telah menggelar pertemuan dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Menteri PU Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk membahas roadmap penanggulangan banjir tersebut.
"Saya atas petunjuk Presiden memfasilitasi Gubernur Jabar ke Wapres. Saya juga mengajak Menteri PU Perumahan Rakyat dan pelaksana teknis Sungai Citarum yaitu Balai Besar Sungai Citarum. Dalam pertemuan tersebut disampaikan roadmap penanggulangan banjir di wilayah Bandung," tandasnya. (Dny/Gdn)
Butuh Rp 1,3 Triliun untuk Selesaikan Masalah Banjir di Bandung
Biaya yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan dan pembangunan waduk sekitar Rp 150 miliar sampai Rp 200 miliar.
diperbarui 01 Jan 2015, 18:56 WIBMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi terlihat hadir di kantor pusat Badan SAR Nasional di Jakarta, Senin (29/12/2014). (Liputan6.com/Faisal R Syam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
100 Kata-Kata untuk Orang Sakit Islami yang Penuh Doa Agar Lekas Sembuh
Lewat World Water Forum ke-10, Indonesia Tekankan Pentingnya Akses Air bagi Wilayah Konflik
Lee Hsien Loong Terakhir Kali Kunjungi Indonesia Sebagai PM Singapura: Puji Hubungan Bilateral hingga Kepemimpinan Jokowi
Gugat ke MK, Irman Gusman Minta Namanya Masuk DCT DPD Sumbar dan Lakukan Coblos Ulang
Respons Sri Mulyani Soal Kerjaan Bea Cukai: Rumit Tapi Demi Jaga Perekonomian Indonesia
Selalu Ganti Menu dalam Sebulan, Elshanum Catering Hadirkan Kelezatan Masakan Rumahan
7 Potret Pernikahan Virzha dengan Perempuan Keturunan Arab, Digelar Terbatas
Virzha Menikah dengan Sausan Sabrina, Ijab Kabul Gunakan Bahasa Arab
Tonton Kisah Nyata Spesial di Indosiar, Senin 29 April 2024 Via Live Streaming Pukul 14.00 WIB
Potret Gofar Hilman Rayakan Ultah ke-41 Bareng Cupi Cupita, Dinner Berdua
Gelaran Hari Tari Sedunia di Surakarta Upaya Buat Menghubungkan Kembali Masyarakat Modern dengan Akar Budayanya
BKPM Catat Investasi Tetap Jalan meski Masuk Tahun Politik