Antisipasi Ricuh FPI Terulang, Pengamanan Kantor Ahok Diperketat

Liputan6.com, Jakarta - Unjuk rasa penolakan Ahok menjadi Gubernur DKI oleh Front Pembela Islam (FPI) pada pekan lalu berakhir ricuh. Pengamanan Balaikota Jakarta dan Gedung DPRD DKI pun kini diperketat.

Pantauan Liputan6.com, Senin (6/10/2014) ratusan polisi dengan persenjataan lengkap terlihat berjaga-jaga di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. Tampak pula sebuah water cannon bersiaga di halaman kantor Gubernur tersebut.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, pengamanan tersebut sudah merupakan tanggung jawab Polda Metro Jaya yang dipercaya melakukan antisipasi kerusuhan terulang lagi. Sebab, diprediksi pengangkatan Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta akan mendapat banyak penolakan.

"Kalau pengamanan itu sudah tanggung jawab dari pihak kepolisian," kata Saefullah di Balaikota Jakarta, Senin (6/10/2014).

Ia menjelaskan setiap warga negara sudah sepatutnya menaati aturan konstitusi yang berlaku. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan kepala daerah yang mengundurkan diri otomatis digantikan wakilnya.

"Saya sudah banyak sekali menganjurkan masyarakat ketika Pak Ahok menjadi Gubernur DKI adalah amanat konstitusi. Sejak Indonesia Merdeka, kita sudah patuh pada Pancasila dan harus menghargai Bhineka Tunggal Ika, jadi tidak ada diskriminasi," ungkap Saefullah.