Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memberikan ruang bagi para profesional non-partai mengisi 18 kursi menteri kabinet. Tapi, Jokowi harus waspada jangan sampai kursi menteri nanti diisi oleh para cukong yang justru menghabiskan kekayaan negara. Hal ini tentu bertentangan dengan Nawa Cita Jokowi.
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng menilai, Jokowi harus benar-benar menyeleksi sosok yang akan mengisi kementerian di bidang migas. Jangan sampai kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla bakal tersandera jika memilih para petinggi perusahaan asing untuk memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) misalnya.
"Hal ini mementahkan upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk memperjuangkan ideologi trisakti kemerdekaan yang selama ini diusung, yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan," kata Salamudin di Jakarta, Sabtu (20/9/2014).
Dia mengatakan, salah satu sektor yang paling menggiurkan bagi para pebisnis terutama perusahaan multinasional asing adalah sektor migas. Karena tak bisa dipungkiri bidang ini menjadi ladang bagi para sindikat mafia dan pengerukan kartel internasional untuk berkuasa.
Menurut Salamudin, Jokowi juga harus berhitung dengan cermat sebelum memilih menteri dari kalangan profesional non partai. Jangan sampai, kekuasaan yang dimilikinya malah dipergunakan untuk memperluas bisnisnya.
Ide untuk melepas jabatan di perusahaan setelah menjadi menteri pun bukan ide yang buruk. Hal ini juga sama seperti yang diterapkan pada menteri yang berasal dari partai.
"Mestinya Jokowi juga menyatakan komitmennya untuk membebaskan kabinetnya dari para pebisnis, orang yang terlibat langsung dalam bisnis, baik sebagai CEO perusahaan perusahaan asing, maupun perusahaan nasional," ujar Salamudin.
Hal itu dinilai penting karena profesional non-partai tidak memiliki kepentingan untuk menjaga konstituen agar tetap bersimpati. Beda dengan profesional partai yang pasti memiliki kepentingan menjaga simpati konstituen mereka agar dapat terpilih kembali di pemilu berikutnya.
"Pengurus parpol masih memiliki tanggung jawab kepada konstituen, sehingga akan sangat berhitung jika sepak terjangnya merugikan konstituennya," tandas Salamudin. (Riz)
Pilih Menteri Profesional, Jokowi Diminta Waspadai Pebisnis
Pegiat AEP Salamudin Daeng menilai, Jokowi harus benar-benar menyeleksi sosok yang akan mengisi kementerian bidang migas.
diperbarui 20 Sep 2014, 16:18 WIBJokowi (Liputan6.com\Miftahul Hayat)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Segera Tayang Desember 2024, Disney Rilis Teaser Trailer Film Mufasa: The Lion King
Polisi Tangkap Manajer yang Gelapkan Uang di Restoran Hotman Paris, Ambil Langsung dari Brankas
Jadi Imam Salat Sebelum Bertanding, Rizky Ridho Disebut Pantas Jadi Kapten Timnas Indonesia di Piala Asia U-23
Kisah Pemuda Murid Nabi Ibrahim yang Ditunda Kematiannya, Ternyata Ini Amalannya
Buka Peluang Usung Wali Kota Depok di Pilkada Jabar, Bisa Bersaing dengan Presiden PKS
Acungkan Senpi hingga Tabrak Pemotor, Polisi Tangkap 2 Orang Ugal-ugalan di Kawasan Banceuy Bandung
3 Klub yang Bisa Dituju Thomas Tuchel usai Pisah dari Bayern Munchen: Semuanya di Liga Inggris
Adipati Dolken Tobat Main Gim Setelah Punya Anak, Sadar Bahaya Kecanduan Gawai
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Rabu 1 Mei 2024
Antisipasi Terjangkit DBD, Kenali 7 Obat Nyamuk Alami yang Aman Digunakan
Pilkada 2024, Anak Wali Kota Tangsel Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Tangerang
Saat Malaikat Israfil Telah Meletakkan Sangkakala Kiamat di Mulutnya, Ini Pesan Rasulullah