Ekonom Harap Presiden Baru Lebih Tegas soal BBM Subsidi

Pada akhirnya, pemerintahan yang baru nanti mau tidak mau harus menaikkan harga BBM subsidi.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 18 Agu 2014, 09:45 WIB
Pemilik kendaraan diarahkan untuk mengisi kendaraan mereka dengan Solar non-subsidi dan Pertamax Dex, Senin (4/8/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Senior Standar Chartered Bank Fauzi Ichsan berharap pemerintah mendapat lebih tegas dalam mengambil kebijakan terutama untuk kebijakan-kebijakan yang tidak populer seperti menaikan harga BBM.

"Kita berharap pemerintah baru lebih tegas, dan tidak mencari aman saja. Harusnya tentu bisa lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber finasialnya," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (18/8/2014).

Dia menilai, pada akhirnya pemerintahan yang baru nanti mau tidak mau harus menaikkan harga BBM subsidi, karena pemerintahan saat ini tampaknya memang akan melimpahkan hal tersebut pada pemerintah baru.

"Pemerintah sekarang akan melimpahkan biaya subsidi BBM sekitar Rp 50 triliun kepada pemerintah baru tahun depan. Seharusnya tidak seperti itu. Harusnya pemerintah melakukan kenaikan BBM supaya biaya subsidi BBM ditanggung pemerintah sekarang," lanjutnya.

Dengan melimpahkan beban ini kepada pemerintahan mendatang, menurut Fauzi, dikhawatirkan pemerintah mendatang tidak bisa membuat kebijakan secara maksimal karena harus membayar beban subsidi BBM yang dinikmati oleh pemerintah saat ini.

"Lebih baik sekarang, karena semakin lama ditunda kenaikan nantinya akan semakin tajam," katanya.

Fauzi menyarankan agar kenaikan harga BBM subsidi ini dilakukan secara bertahap dimana pemerintahan saat ini dan pemerintah yang baru nanti sama-sama menaikan harga sebesar 20 persen.

"Lebih baik secara bertahap. Kenaikan bisa dilakukan 20 persen pada pemerintah sekarang dan dinaikan 20 persen lagi pada pemerintah mendatang itu sudah baik," tandasnya. (Pew/Ndw)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya