Liputan6.com, Serang - Walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banten 2013 sangat tinggi, yaitu mencapai Rp 6.878.071.982.000. Namun, anggaran besar itu tak dibarengi dengan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah berjuluk Tanah Jawara tersebut.
"Selain tugas fungsi dan pokok Wakil Gubernur Rano Karno mempunyai tugas. Percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010. Karena Rano Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan," ujar Dimas Kusuma selaku Koordinator Lembaga Kajian Independen (LKI) di ruangannya, Kota Serang, Selasa (1/4/2014).
Tingkat pengangguran dan pengangguran terbuka di Tanah Banten sebanyak 9,90 persen dari jumlah penduduk 9.916.848 jiwa dengan luas wilayah 8.651,20 kilometer persegi dan menempati urutan ke-32 dari 33 provinsi di Tanah Air.
Angka kemiskinan di Tanah Jawara, lebih tinggi dibanding Bangka Belitung (Babel), yang waktu pendiriannya tidak berbeda jauh. Angka kemiskinan di Banten sebesar 5,89 persen, sedangkan Babel 5,25 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2013 semester II.
"Apabila tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tidak dilaksanakan, mana mungkin masyarakat Banten mampu menyalurkan aspirasi dan menyampaikan keluhannya," sambung Dimas.
Angka kemiskinan di Banten terbesar berada di Kabupaten Pandeglang, yaitu sebesar 9,27 persen dari 1.133.215 jiwa. Sedangkan yang terendah berada di Tangerang Selatan 1,33 persen dari 1.214.727 jiwa.
"Silakan saja tanya sama masyarakat di Kota Serang, apa mereka tahu tugas TKPK? Jawabannya pasti tidak tahu. Apalagi yang jauh di pelosok," ujar Dimas.
Masih menurut Dimas, masyarakat lebih mengetahui program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) seperti beras miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jamkesmas yang kini menjadi BPJS.
Pendapat berbeda disuarakan Rijalul Kahfi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang juga Ketua Untirta Movement Community (UMC) Banten.
"Wakil Gubernur Banten belum memiliki konsep jelas mengenai pembangunan. Atau jangan-jangan orang miskin sengaja dipelihara untuk suaranya dibeli dalam pemilu?" ucap Rijalul di kampusnya.
Sedangkan menurut Jaro (kepala desa) Cihambali, Rudiat, desanya tak pernah didatangi aparat Pemerintahan Provinsi Banten. "Desa saya, masalah kemiskinannya luar biasa. Kenapa Wagub nggak pernah datang ke sini, lihat kemiskinan sama infrastruktur yang nggak layak," ujar dia saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler.
Padahal, dana biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakilnya untuk tahun anggaran 2014 mencapai Rp 6.556.314.000.
(Shinta Sinaga)
Advertisement
Baca juga:
Diduga Ada Korupsi Dana BSM di Banten, Anggota DPR Lapor Polisi
Ratu Atut Ditahan, 25 Program Pemkab Tangerang Terbengkalai
Ratu Atut Ditahan, Warga Banten Jalan Kaki Serang-Tangerang