Tim pencari fakta itu dipimpin Deputi V Pertahanan dan Keamanan Budi Utomo. Budi mengaku dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam dan tertutup untuk pers itu diperoleh sejumlah kesepakatan. Dari hasil pertemuan tersebut tim akan melakukan investigasi di lokasi kejadian selama sepekan dan hasilnya akan dianalisa dan diserahkan ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS.
Sementara itu, pemerintah akan membangun sekitar seribu rumah sederhana untuk korban konflik Poso. Program ini merupakan lanjutan pembangunan tahap pertama yang sudah selesai dibangun seratus rumah, dua rumah ibadah dan toilet umum di delapan desa di Kecamatan Tojo dan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Unauna, wilayah pemekaran Kabupaten Poso [].
Advertisement
Pemerintah akan membangun 1.009 rumah di 85 desa dan 11 kecamatan di Poso pada program pemulihan Poso tahap dua ini. Warga yang berhak menerima bantuan rumah adalah yang rumahnya hancur ketika terjadi konflik.
Pembangunan rumah sederhana tersebut akan dilakukan TNI Angkatan Darat melalui program tentara manunggal sosial sejahtera dan rencana bakti TNI. Serah terima ini disimbolkan dalam peletakan batu pertama kemarin dan direncanakan rampung Desember mendatang.
Pembangunan rumah tersebut menghabiskan dana sekitar Rp 15 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp 18 miliar untuk bantuan kredit penunjang modal bagi korban konflik dan masyarakat Poso. Diharapkan bantuan ini dapat mengatasi konflik yang terjadi selama ini di Poso.(YAN/Tim Liputan 6 SCTV)