Pasukan TNI Meningkatkan Patroli di Perbatasan Malaysia

Patroli ditingkatkan menyusul laporan warga Desa Temajuk, Paloh, Sambas, Kalbar, yang menyatakan pembuatan patok oleh Malaysia merugikan Indonesia. Warga Desa Temajuk banyak yang pindah warga negara karena faktor ekonomi.

oleh Liputan6 diperbarui 09 Agu 2005, 02:21 WIB
Liputan6.com, Sambas: Pasukan TNI dan Brigade Mobil terus meningkatkan patroli di daerah perbatasan dengan Malaysia di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Sambas, Kalimantan Barat, baru-baru ini. Pasukan ini hadir untuk mengawasi patok tapal batas negara yang sering hilang dan bergeser. Setiap hari secara rutin pasukan dua kesatuan ini berjalan kaki atau bersepeda motor menyusuri satu per satu patok tapal batas yang memisahkan Kampung Telok Melano, Sarawak, Malaysia, dengan Desa Temajuk.

Peningkatan patroli di sepanjang garis perbatasan ini menyusul adanya laporan warga setempat yang menyatakan pembuatan patok oleh Malaysia banyak merugikan Indonesia. Soalnya, banyak patok Negeri Jiran yang dibuat menjorok masuk wilayah Indonesia hingga ratusan hektare. Bahkan di wilayah Tanjung Datok, Paloh, Malaysia mengklaim hingga 1.500 hektare wilayah Indonesia menjadi wilayahnya. Masyarakat Paloh mengklaim wilayah yang diakui Malaysia sebagai miliknya itu adalah wilayah RI.

Pemerintah Kabupaten Sambas telah melaporkan masalah ini ke pemerintah pusat namun sejauh ini belum ada tanggapan. Jika pemerintah pusat tak tanggap, tak menutup kemungkinan banyak lagi wilayah perbatasan yang bakal diklaim Negeri Jiran.

Sementara itu, sejumlah warga Indonesia yang tinggal di Desa Temajuk pindah menjadi warga negara Malaysia karena alasan ekonomi. Di Kampung Telok Melano, misalnya, banyak warga asal Indonesia yang bekerja sebagai nelayan dan petani. Salah satunya adalah Hasan Tafsir. Apalagi fasilitas sekolah dan kesehatan di daerah ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Desa Temajuk. Tak heran banyak warga Desa Temajuk pindah ke Kampung Telok Melano, yang hanya bisa dicapai dengan sepeda motor karena hanya ada jalan kampung.

Namun alasan ekonomi ini disanggah Bupati Sambas Burhanuddin A. Rasyid. Menurut Burhanuddin, kepindahan warganya disebabkan perkawinan dengan penduduk perbatasan Malaysia itu. Pemerintah Kabupaten Sambas berharap pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan pembangunan di desa yang terletak sekitar 600 kilometer dari Pontianak itu. Jika tidak, akan berpengaruh terhadap kelangsungan integritas bangsa. Apalagi wilayah ini masih status sengketa kedua negara menyangkut tapal batas, tepatnya di wilayah Tanjung Datok.(MAK/Amin Alkadrie)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya