Twitter Gugat Pemerintah India, Lawan Aturan Perintah Pemblokiran Konten

Liputan6.com, Jakarta - Twitter dikabarkan menggugat pemerintah India sebagai bentuk protes atas perintah sensor konten di negara itu. Ini meningkatkan ketegangan atas undang-undang teknologi informasi yang diterapkan negara itu di 2021.

The New York Times melaporkan, seperti dikutip dari Engadget, Kamis (7/7/2022), gugatan itu diajukan pada Selasa waktu setempat, ke Pengadilan Tinggi Karnataka di Bengaluru.

Dalam gugatannya, perusahaan Amerika Serikat itu menuding pemerintah telah menyalahgunakan kekuasaan dengan memerintahkan secara sewenang-wenang dan tidak proporsional, penghapusan beberapa cuitan dari platformnya.

Selain itu, beberapa perintah pemblokiran disebut terkait dengan konten politik di Twitter yang diunggah oleh pegangan resmi partai politik.

"Pemblokiran informasi semacam itu merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berbicara yang dijamin oleh warga negara-pengguna platform," tulis gugatan Twitter seperti dikutip dari Tech Crunch.

"Selanjutnya, konten yang dipermasalahkan tidak memiliki hubungan langsung yang jelas dengan alasan di bawah Bagian 69A," tambah mereka.

Twitter juga menyebut, New Delhi mengancam akan membuka proses pidana terhadap chief compliance officer di India, apabila perusahaan tidak mematuhi perintah.

Sebelumnya, hubungan Twitter dengan pemerintah India dikabarkan menegang sepanjang tahun 2021.

Pada bulan Februari 2021, pemerintah India mengancam akan memenjarakan karyawan Twitter kecuali perusahaan menghapus konten yang terkait dengan protes petani yang diadakan tahun 2021.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Elon Musk mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi Twitter dengan nilai sebesar Rp 635 Triliun.

2 dari 4 halaman

Hubungan India dan Twitter

Dua bulan kemudian, India memerintahkan Twitter untuk menarik cuitan yang mengkritik tanggapan negara itu terhadap pandemi Covid-19.

Baru-baru ini, pemerintah memerintahkan Twitter untuk memblokir cuitan dari Freedom House, sebuah organisasi nirlaba yang menyebut India adalah contoh negara dengan kebebasan pers yang merosot.

Selain itu, banyak di antara ratusan akun dan tweet yang dihapus, dinilai mencela kebijakan pemerintah India dan Perdana Menteri Narendra Modi.

Twitter telah memenuhi sebagian permintaan selama satu setengah tahun terakhir, meski tetap berusaha untuk melawan.

Namun di bawah aturan TI baru, mereka hanya punya sedikit ruang tersisa untuk secara individu menentang perintah penghapusan. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan tindakan hukum terhadap compliance officer di negara itu.

3 dari 4 halaman

Bukan Hanya Twitter yang Gugat Pemerintah

Terkait gugatan itu, Menteri TI India Ashwini Vaishnaw mengatakan: "Adalah tanggung jawab semua orang untuk mematuhi undang-undang yang disahkan oleh Parlemen negara."

Sementara, belum ada komentar dari juru bicara Twitter di India terkait hal gugatan ini.

Menurut data Sensor Tower, media sosial yang rencananya akan dibeli Elon Musk ini memiliki sekitar 48 juta pengguna aktif bulanan dari seluruh aplikasi smartphone di India.

Twitter rupanya bukan raksasa teknologi pertama yang menggugat pemerintah India.

WhatsApp tahun lalu juga menggugat New Delhi, dan menentang aturan yang memungkinkan pihak berwenang membuat pesan pribadi menjadi dapat dilacak, dan melakukan pengawasan massal. Namun kasus ini masih tertunda.

4 dari 4 halaman

Twitter Kasih Data Tambahan ke Elon Musk

[Fimela] Twitter — Twitter | unsplash.com/@martenbjork

Twitter mengirimkan data tambahan ke Elon Musk mengenai transparansi jejaring sosial tersebut. Berdasarkan sumber Business Insider, pengacara Elon Musk mengirimkan sepucuk surat ke Twitter pada minggu lalu.

Isi suratnya adalah, sekumpulan data yang disediakan oleh Twitter tidak cukup untuk membuat Elon Musk memutuskan akuisisi Twitter. Elon Musk katanya tidak puas dengan data tersebut.

"Twitter memberi Elon Musk lebih banyak data pengguna. Setelah menerima data dari perusahaan, Elon Musk masih tidak senang," kata Business Insider.

Publikasi ini juga menyebut, berdasarkan informasi orang dalam, pengacara Musk mengirim surat lain ke Twitter, mengklaim data yang diberikan tidak mencukupi.

Sebagai tanggapan, Twitter minggu ini sepakat memberi Elon Musk lebih banyak informasi, termasuk data API realtime. Selain itu juga ada aliran data dari cuitan dan aktivitas platform lainnya. Data ini biasanya ditujukan untuk pengembang tertentu.

Saat Elon Musk beli Twitter, Elon Musk mempertanyakan perkiraan Twitter yang menyebut akun palsu hanya sekitar 5 persen dari jumlah pengguna aktif hariannya. Elon Musk bersikeras mau mengecek sendiri tentang masalah akun palsu di Twitter.

Sementara itu, awal pekan lalu, rapat Dewan Direksi Twitter telah diadakan, di mana penjualan Twitter ke Elon Musk telah disetujui dan pemegang saham diundung untuk mendukung keputusan ini.

Persetujuan transaksi ini kemungkinan dilakukan pada akhir Juli atau awal Agustus, seperti perkiraan sebelumnya.

(Dio/Ysl)