Salah Hitung Tarif Interkoneksi Timbulkan Persaingan Tak Sehat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diimbau untuk berhati-hati dalam menghitung ulang biaya interkoneksi yang akan menjadi referensi bagi operator dalam bernegosiasi. Pasalnya, jika salah hitung diprediksi bisa menimbulkan persaingan tak sehat di industri telekomunikasi.

“Interkoneksi secara harafiah merupakanketerhubungan antar-jaringan telekomunikasi secara fisik.Logikanya tak ada pihak yang merasa dirugikan ketika terjadiketerhubungan," ujar Pengamat Telekomunikasi Mochamad James Falahudin, Jumat (2/9/2016) di Jakarta.

Akan tetapi, lanjutnya, kalau salah memberikan angka referensi yang terjadi bukan interkoneksi, tetapi numpang koneksi alias satu merasa untung, yang satunya bisa merugi.  

Melalui keterangan tertulisnya, Falahudin mengatakan bahwa hal yang wajar jika Telkom Group menolak hasil perhitungan dari pemerintah untuk biaya interkoneksi yang tercermin dalam Surat Edaran (SE) SE Nomor 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 yang ditandatangani oleh Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Geryantika Kurnia dan dirilis pada 2 Agustus 2016.

“Telkom Group sudah investasi lama dan besar untuk bangun jaringan. Operator lain dikasih kesempatan sama untuk lakukan itu, kenapa tidak kerjakan hal yang sama? Tak bisa kita lihat sesuatu di ujungnya saja, lihat secara komprehensif dong,” tambah Falahudin.

Menurutnya, potret persaingan di industri telekomunikasi sekarang adalah akibat dari perang harga yang dimulai 7-8 tahun lalu untuk rebutan akuisisi pelanggan.

“Dulu 'banting-bantingan' harga dengan harapan bisa menggaet cukup banyak pelanggan yang dalam jangka panjang akan mengembalikan uang yang 'dibakar' untuk akuisisi itu. Sayangnya, prediksi itu tak jadi kenyataan dan sepertinya sekarang investornya mulai lebih pelit mengucurkan dana. Sekarang muncul 'kreativitas' untuk tetap bisa ekspansi dan survive dengan memanfaatkan celah regulasi,” sindirnya.

Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala menegaskan, dalam interkoneksi tak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan.

“Kalau dilihat dengan biaya interkoneksi Rp 250 saja (versi lama), sudah ada yang posisi untung, ada buntung. Coba cek saja penawaran produk dan laporan keuangan para operator itu,” ungkapnya.

Menurutnya, selama ini Telkomsel mengalami kelebihan bayar, tetapi kekurangan dibayar dalam interkoneksi.

"Operator di luar Telkom wajar mendesak secepatnya biaya  interkoneksi baru diberlakukan karena menguntungkan bagi mereka. Tapi bagaimana untuk Telkom Group?," tanya Kamilov Sagala.