Digugat APJII, PNBP Telekomunikasi Akan Dihapus?

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah mengajukan judicial review undang-undang (UU) 20/1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan UU 36/1999 tentang telekomunikasi.

Organisasi penyelenggara layanan internet tersebut mengaku keberatan dengan ketidakjelasan pungutan memaksa yang ada di industri telekomunikasi Indonesia. Menurut Sapto Anggoro, Sekretaris Jenderal APJII, PNBP Telekomunikasi yang diambil dari 1,75% pendapatan dianggap lebih memberatkan daripada pajak.

"PNBP itu dipungut dari pendapatan kotor perusahaan, ini lebih tentu lebih kejam daripada pajak wajib yang hitungannya diambil dari pendapatan bersih perusahaan," papar Sapto yang ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.

Aturan pengaturan pajak dan pungutan lain termasuk PNBP diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23A tersebut dijadikan landasan utama atas gugatan judicial review UU 20/1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan UU 36/1999 tentang telekomunikasi. Gugatan dari APJII itu disebutkan memiliki peluang untuk menghapuskan PNBP Telekomunikasi yang dinilai melanggar UUD 1945.

"Gugatan paling ekstrim yang mungkin diminta dari hasil pengujian UU itu adalah penghapusan PNBP Telekomunikasi karena dasarnya tidak sesuai dengan UUD 1945," papar Prof. Dr. Haula Rosdiana, Akademisi dari Universitas Indonesia.

Meski begitu, Haula mengungkapkan bahwa yang lebih penting dari gugatan itu bukanlah soal penghapusan PNBP di industri telekomunikasi melainkan pengaturannya yang seharusnya akan menjadi lebih baik.

"Yang paling penting kan landasannya seharusnya bisa jadi lebih jelas bukan masalah penghapusannya. Harapannya hanya pengaturan dan pengelolaan dana yang dihimpun dari PNBP bisa lebih baik di masa depan," tandas Haula.