Berita UU Omnibuslaw Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi Undang-Undang (UU) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP), menolak Omnibus LawUU Cipta Ker...

00:54
Hot
VIDEOGRAFIS: Keuntungan Omnibus Law Versi Pemerintah

PKS Tunjuk Imam Budi Hartono Maju Pilkada Depok, SK Sudah Terbit
6 Kejanggalan Misteri Pembunuhan Sadis di Palembang, Ada Chat Pelaku dengan Suami Korban
Telah dibaca 0 kali
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Sabtu 20 April 2024
Telah dibaca 0 kali
Polisi Ungkap Kondisi Mengenaskan 7 Korban Meninggal Kebakaran Ruko Bingkai Mampang Jaksel
Telah dibaca 28 kali
Misteri Ya'juj Ma'juj yang Muncul Jelang Kiamat, Kenapa Dikaitkan dengan Bangsa Mongol?
Telah dibaca 56 kali
Coba Perkosa dan Begal Penumpang, Pengendara Ojol di Tanjungpinang Ditangkap
Telah dibaca 56 kali
Kreator Konten Kegirangan Ketemu Anies Baswedan, Langsung Bikin Karya Spesial di Pesawat
Telah dibaca 63 kali
Menpan RB: Semua Kementerian Akan Pindah ke IKN Secara Bertahap
Telah dibaca 56 kali
Tas Cantik dari Rumput Purun Dijual Sampai ke Irak
Telah dibaca 0 kali
Aksi Heroik Karyawati Minimarket di Semarang Tahan Pencuri Hingga Terseret Sepeda Motor
Telah dibaca 28 kali
Pjs Wali Kota Tanjung Pinang Ditetapkan Tersangka
Telah dibaca 49 kali
Aqiqah atau Qurban, Mana yang Didahulukan? Ini Penjelasan Gus Baha
Telah dibaca 77 kali
Cerita Mengharukan Megawati Hangestri: Nangis Ingin Pulang, Dihibur dengan Makan dan Foto Bersama
Telah dibaca 70 kali
Mengenal Warisan Upacara Adat di Minangkabau yang Masih Lestari
Telah dibaca 56 kali
HEADLINE: Amuk Gunung Ruang di Sulut, Bagaimana Potensi Bahaya dan Mitigasinya?
Telah dibaca 84 kali

Advertisement

Advertisement

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melakukan audiensi dengan perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di ruang pimpinan nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Buruh memberikan tuntutan, salah satunya pembatalan UU Cipta Kerja. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Buruh memberikan tuntutan, salah satunya menolak Revisi UU 12/2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melakukan audiensi dengan perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di ruang pimpinan nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Buruh memberikan tuntutan, salah satunya pembatalan UU Cipta Kerja. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ilustrasi Cek Fakta

Aksi gabungan buruh, mahasiswa, pelajar dan pemuda menolak UU Omnibus Law di Bali berlangsung ricuh.

Pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Paripurna menjelaskan keuntungan UU yang kontroversial ini.

Ganjar menjenguk para pelajar peserta demo UU Cipta Kerja. (Foto: Dok. Humas Pemprov Jateng)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk untuk menyampaikan hasil Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin, 7 September 2020.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan paparan dalam acara Dialog Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Dialog membahas capaian kinerja DPR, MPR, dan DPD periode 2014-2019. (Liputan6.com/JohanTallo)