HOME
News
Bisnis
Enam Plus
Bola
TV
ShowBiz
Otomotif
Foto
Hot
Cek Fakta
LAINNYA
Cek Fakta
- Hoaks Lowongan Kerja Seputar Dinas Perhubungan Beredar di Medsos, Cek Faktanya
  Cek Fakta2026-06-23 20:13:11
- Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran Bantuan Bibit Ikan Nila dan Lele Gratis 2026
  Cek Fakta2026-06-23 17:08:07
- Cek Fakta: Hoaks Link Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Perhubungan 2026
  Cek Fakta2026-06-23 14:05:16
- Ragam Hoaks Dana Bantuan Catut Kepala Daerah, dari Dedi Mulyadi hingga Wayan Koster
  Cek Fakta2026-06-23 11:51:57

Suap Izin Tambang

Semua
Artikel

Peristiwa14 Jun 2022 03:02

Pledoi Terdakwa Suap Izin Tambang Sebut Bendum PBNU Terima Rp51,3 Miliar

Terdakwa kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) yang juga eks Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo, membacakan pleidoi atau nota pembelaan, dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (13/6/2022).

Peristiwa05 Jun 2022 22:05

MAKI Harap Bendum PBNU Tak Intervensi Sidang Suap Izin Tambang

Hal tersebut diketahui dari beredarnya flyer atau selebaran yang berisi dukungan kepada Mardani jelang sidang. Flyer tersebut berisi tulisan Stop Kriminalisasi Tokoh Banua dan Bersama Mardani H Maming Bersinergi Membangun Ekonomi Daerah.

Peristiwa23 Mei 2022 22:07

Kasus Suap Izin Tambang, Saksi Ahli Minta Fakta Sidang Ungkap Sosok Lain yang Terlibat

Hadir sebagai terdakwa eks Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo. Margarito dalam kesaksiannya mengatakan, jika terdapat fakta menunjukkan keterlibatan pihak selain terdakwa, maka hal itu harus segera diungkap.

Peristiwa13 Mei 2022 21:43

Saksi Sebut Bendum PBNU Mardani Terima Rp 89 M di Kasus Suap Izin Tambang

Dalam sidang tersebut, Christian mengetahui adanya aliran dana kepada Mardani H. Maming melalui PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP).

Peristiwa10 Okt 2017 20:20

Bupati Kukar Rita Widyasari Batal Ajukan Praperadilan

Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari memilih untuk mengikuti proses hukum yang dijalankan oleh KPK.

Peristiwa05 Okt 2017 03:32

KPK: Eks Bupati Konawe Utara Diduga Terima Suap Melalui Kerabat

Febri menduga, penerimaan imbal balik oleh Aswad melalui transfer rekening kerabatnya. Hal tersebut terjadi tidak hanya satu kali.

Peristiwa20 Sep 2016 12:04

Korupsi Gubernur Sultra, KPK Garap Pegawai PT Billy Indonesia

Susan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Sultra selama 2008-2014.

Peristiwa16 Sep 2016 18:03

Korupsi Nur Alam, Dirjen Minerba ESDM Dicecar KPK soal Izin

Bambang dalam pemeriksaan ini diperiksa sabagai saksi. Keterangannya dikorek untuk tersangka Nur Alam.

Peristiwa16 Sep 2016 12:01

Datang ke KPK soal Korupsi Nur Alam, Dirjen Minerba ESDM Bungkam

KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap karyawan PT Billy Indonesia Suharto Martosuroyo.

Peristiwa15 Sep 2016 12:40

Korupsi Gubernur Sultra, Dirut PT AHB Diperiksa KPK

Dia akan dikorek keterangannya oleh KPK sebagai saksi untuk tersangka Nur Alam.

Peristiwa09 Sep 2016 14:56

KPK Periksa Sekda Kowane Terkait Kasus Gubernur Sultra Nur Alam

Akal-akalan maksudnya soal backdated atau memundurkan tanggal surat perizinan yang tak sesuai dengan tanggal surat dikeluarkan.

Peristiwa31 Agu 2016 22:42

Ini Saksi Kunci Aliran Dana Gubernur Nur Alam yang Diperiksa KPK

Fatmawati diduga miliki informasi penting. Khususnya untuk pendalaman tersangka NA (Nur Alam), terutama mengenai aliran uang.

Peristiwa28 Agu 2016 18:37

KPK Periksa 12 Pejabat Buton Terkait Kasus Nur Alam

Pemeriksaan para pejabat tersebut untuk melengkapi berkas-berkas perkara Nur Alam, yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

Peristiwa26 Agu 2016 21:52

KPK Cegah 3 Orang Terkait Dugaan Korupsi Gubernur Sultra

Tiga orang tersebut dicekal selama enam bulan, dengan alasan keterangannya dibutuhkan untuk mendalami kasus Nur Alam.

Peristiwa25 Agu 2016 22:56

KPK: Kasus Nur Alam Harus Jadi Pembelajaran bagi Gubernur Lain

KPK Berharap tidak ada lagi kepala daerah maupun kementerian yang sembarangan memberikan SK perizinan kepada perusahaan tambang.

Peristiwa25 Agu 2016 21:52

KPK: Kickback Izin Tambang Kerap Jadi Modus Kepala Daerah

Modus yang digunakan Nur Alam adalah mengeluarkan SK IUP kepada orang atau perusahaan, namun disertai dengan kickback atau imbal jasa.

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us