Berita Restitusi Pajak Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak, melalui kebijakan terkait kemudahan layanan kepada Waji...

Mamma Mia Lirik dari ABBA, Ketahui Makna dan Fakta Menarik di Balik Lagu
Hillcon bakal Tebar Dividen 2023 Rp 103,9 Miliar
Telah dibaca 0 kali
Gereja Katedral Jakarta Dijaga Ketat Polisi saat Misa Kenaikan Yesus Kristus Kamis 9 Mei 2024
Telah dibaca 0 kali
Sinopsis Kingdom of the Planet of the Apes, Saat Bumi Dikuasai Kera Cerdas dan Manusia Kembali Primitif
Telah dibaca 0 kali
Daftar Hoaks Seputar Pangeran dan Putri Kerajaan Timur Tengah, Simak Biar Tak Terpengaruh
Telah dibaca 0 kali
10 Potret Kombinasi Makanan Pakai Cokelat Ini Nyeleneh Banget
Telah dibaca 0 kali
Shin Tae-yong Sesalkan Absennya Justin Hubner saat Play-off Olimpiade Lawan Guinea
Telah dibaca 0 kali
Putri Sulung Desta dan Natasha Rizky Curhat soal Perpisahan Orangtuanya, Bikin Warganet Haru
Telah dibaca 0 kali
Lakukan Pembunuhan Berencana, Pembunuh Briptu Singgih Divonis 9,5 Tahun Penjara
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Innalillahi, Mahasiswa Meninggal Dunia Usai Ikut Latihan PSHT
Telah dibaca 0 kali
Apa Pentingnya Vaksinasi bagi Jamaah Haji dan Umrah? Ini Jenis Vaksin yang Wajib
Telah dibaca 0 kali
6 Tokoh Penting Film How To Make Millions Before Grandma Dies, Box Office Thailand Bikin Mewek Berat
Telah dibaca 0 kali
Mulai Persiapkan Masa Depan Lebih Baik dengan Simpedes BISA
Telah dibaca 0 kali
Fokus Pagi : Unjuk Rasa Ratusan Pengungsi di Makassar Berujung Ricuh
Telah dibaca 0 kali
Yandri Susanto Menguat dari Internal PAN Jadi Calon Menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Suasana pelayanan pajak di Kantor KPP Pratama Jakarta Jatinegara, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (21/7/2022). Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak resmi memulai penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan ke depannya. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Ilustrasi: Pajak Foto: Istimewa

Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Dok: am2018bali.go.id

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Kanwil Jakarta Khusus Yul Dirga (kiri) saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Yul diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan atas restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 dan 2016. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Kanwil Jakarta Khusus Yul Dirga (kiri) saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Yul diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan atas restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 dan 2016. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Kanwil Jakarta Khusus Yul Dirga (kiri) saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Yul diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan atas restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 dan 2016. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Tiga Kanwil Jakarta Khusus, Yul Dirga yang juga tersangka mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2019). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga Kanwil Jakarta Khusus Yul Dirga usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Yul resmi ditahan KPK untuk mempermudah pemeriksaan atas kasus dugaan suap terkait restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 dan 2016. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Tiga Kanwil Jakarta Khusus, Yul Dirga yang juga tersangka mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2019). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Juru Bicara KPK , Febri Diansyah. (Merdeka.com/Yunita Amalia)

Ilustrasi Foto Pajak (iStockphoto)

Ilustrasi Foto Pajak (iStockphoto)

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Liputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Presiden Jokowi memberi arahan kepada pimpinan bank umum Indonesia dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3). Dalam kesempatan itu, Presiden mengkritik pertumbuhan kredit perbankan Nasional yang di bawah target. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Palu Sidang

Persoalan perpajakan memang menjadi isu krusial, apalagi ada skandal perpajakan dalam dokumen yang disebut "Panama Papers".

Ketua tim, dan anggota pemeriksa pajak pegawai Kantor Pajak Kebayoran Baru III Herry Setiadji, Indarto Catur Nugroho, dan Slamet Riyana usai menjalani pemeriksaan di gedung Kpk, Jakarta, Jumat (3/6). (Liputan6.com/Helmi Affandi)

Supervisor, Herry Setiadji tiba untuk menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Jumat (3/6). Ketiga tersangka pemerasan terhadap perusahaan wajib pajak, yakni PT EDMI Indonesia usai menjalani Pemeriksaan sebagai tersangka. (Liputan6.com/Helmi Affandi)

Ketua Tim, Indarto Catur Nugroho tiba untuk menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, (3/6). Ketiga tersangka pemerasan terhadap perusahaan wajib pajak, yakni PT EDMI Indonesia usai menjalani Pemeriksaan sebagai tersangka. (Liputan6.com/Helmi Affandi)

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Liputan6,com/Helmi Afandi)

Pemerintah Provinsi Banten menargetkan 44 ribu wajib pajak dapat menggunakan e-Filling, sistem pelaporan dan pembayaran pajak.

Ilustrasi Pajak (Liputan6.com/Andri Wiranuari)