Bappenas : Kesiapan Proyek Masih Jadi Tantangan Utama Pengembangan Orange Bond

Liputan6.com, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melihat bahwa ekosistem pembiayaan sosial di Indonesia, salah satunya penerbitan orange bond, masih membutuhkan penguatan dari sisi kesiapan proyek dan koordinasi antar-instansi.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo, menegaskan tantangan terbesar saat ini bukan sekadar pada instrumen, melainkan pada ketersediaan proyek yang layak dan memiliki struktur risiko yang jelas.

Leonardo mengungkapkan belum ada lembaga yang secara resmi menyatakan minat untuk menerbitkan orange bond.

“Sebelumnya belum ada. Makanya tadi saya sampaikan tindak lanjut dari ini adalah kita sebenarnya ingin mengumpulkan lagi lembaga-lembaga yang hadir dalam forum ini. Kemudian duduk sama-sama,” ujarnya kepada wartawan usai Konferensi Pers Orange Forum 2025, Senin (17/11/2025)

Menurutnya, banyak rencana aksi pemerintah terutama terkait pemberdayaan perempuan sudah tersusun, namun belum sepenuhnya siap dieksekusi akibat keterbatasan pendanaan dan tingginya risiko proyek. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci.

“Disitulah maka perlu ada kerjasama pemerintah sama swasta. Karena kita akan menurunkan risiko dari proyek-proyek itu sehingga ini bisa menjadi dasar bagi penerbitan pemberdayaan untuk pemberdayaan perempuan,” ujar Leonardo.

Ia menjelaskan bahwa skema pembiayaan tidak hanya terbatas pada obligasi, tetapi bisa berupa hibah maupun garansi, tergantung pada bentuk proyek yang akan dikembangkan.

Pemerintah saat ini tengah memetakan proyek-proyek prioritas, termasuk yang terkait dengan energi terbarukan, ekonomi biru, dan penurunan stunting indikator SDGs yang dinilai masih harus dikejar menuju 2030.

Salah satu pekerjaan rumah yang juga disebut krusial adalah harmonisasi data dan perencanaan antara pusat dan daerah. Bappenas bersama Kementerian Dalam Negeri tengah membangun sistem yang memungkinkan sinkronisasi perencanaan dan pelaporan agar kontribusi daerah terhadap SDGs dapat terukur lebih jelas.

Ia menegaskan Indonesia masih dalam tahap belajar untuk mengembangkan project-based bond yang kuat. Karena itu, sebelum memperluas penggunaan Orange Bond untuk proyek sosial lain, pemerintah fokus memperbaiki pondasi ekosistem.

Selain itu, pemerintah juga wajib memastikan proyek yang diajukan benar-benar layak, terukur, dan mampu memberikan dampak sosial yang signifikan.