Transformasi Kementerian BUMN Jadi BP BUMN Perkuat Tata Kelola Emiten

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Pasar Modal Indonesia, Reydi Octa menilai transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengelola (BP) BUMN sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap emiten pelat merah.

Menurut Reydi, pemisahan peran antara regulator dan operator akan membawa dampak positif bagi pasar modal. Menurutnya, transformasi kementerian BUMN menjadi BP BUMN adalah langkah yang konkrit dalam memisahkan fungsi regulator dan operator.

“Disini Danantara akan berperan sebagai operator bisnis dan BP BUMN akan fokus sebagai regulator dan melarang adanya rangkap jabatan diantara keduanya, hal ini akan memperkuat tata kelola dan mengurangi konflik kepentingan di emiten BUMN," ujar Reydi kepada Liputan6.com, Senin (29/9/2025).

Ia menambahkan, kebijakan ini akan memberikan efek jangka menengah hingga panjang terhadap efisiensi anggaran dan mendorong aksi korporasi besar yang dinantikan investor.

"Dampaknya akan bagus untuk jangka menengah dan panjang, karena beberapa BUMN diprogramkan akan merger atau diakuisisi sehingga bisa mengurangi inefisiensi anggaran serta menjadi katalis aksi korporasi yang besar dan ditunggu investor," pungkas Reydi.

Komisi VI DPR RI bersama pemerintah resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. RUU yang merevisi 84 pasal ini akan segera dibawa ke pembahasan tingkat II atau paripurna DPR.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menyatakan seluruh fraksi menyetujui hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja).“Kedelapan fraksi di Komisi VI dapat menyetujui RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II di paripurna,” kata Anggia sebelum mengetuk palu pengesahan.

Dari pihak pemerintah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan dukungan penuh terhadap revisi tersebut. Menurutnya, revisi ini mengakomodasi kebutuhan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus memperkuat tata kelola modern.“Revisi ini penting untuk memastikan BUMN lebih transparan, profesional, dan memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat,” ujarnya.

Pokok Perubahan dalam Revisi

Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, menjelaskan revisi kali ini mencakup perubahan besar yang menandai arah baru tata kelola BUMN.“Ada 84 pasal yang kita ubah dalam RUU ini. Seluruh materi sudah disinkronisasi, termasuk penyempurnaan batang tubuh dan penjelasan yang diperlukan,” jelas Andre di Jakarta, Jumat (26/9).