Garuda Indonesia Bakal Kantongi Rp 12,4 Triliun Jika Trans Airways Ikut Rights Issue

Liputan6.com, Jakarta - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) berencana menambah modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PM-HMETD) atau rights issue.

Aksi ini sekaligus menjadi pintu masuk penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun, di mana pemerintah akan melaksanakan haknya selaku pemegang saham mayoritas atau sebesar 60,54 persen.

Selain pemerintah, perseroan memperkirakan bakal mengantongi dana segar Rp 12,4 triliun dari pemegang saham lain, yakni PT Trans Airways dan publik. Porsi kepemilikan masing-masing saat ini tercatat sebesar 28,27 persen dan 11,19 persen.

"Apabila seluruh pemegang saham publik dan PT Trans Airways melaksanakan seluruh haknya dalam PMHMETD, maka proyeksi dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMHMETD tersebut adalah sekitar Rp 12,4 triliun,” terang VP Corporate Secretary & Investor Relations Garuda Indonesia, Mitra Piranti dalam keterbukaan informasi Bursa, dikutip Rabu (7/9/2022).

Adapun PT Trans Airways dan pemegang saham publik hanya mungkin berpartisipasi dalam rencana rights issue dikarenakan penerbitan saham baru dari aksi ini akan dialokasikan seluruhnya untuk konversi utang perseroan kepada kreditur menjadi saham.

Ketentuan itu berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Juni 2022.

Meski begitu, perseroan juga belum bisa memastikan apakah PT Trans Airways akan turut serta dalam right issue. Sebab, hingga saat ini perseroan belum mengantongi informasi resmi mengenai keputusan PT Trans Airways terhadap aksi tersebut.

Sementara Garuda Indonesia memiliki asumsi bahwa pemegang saham publik akan melaksanakan haknya dalam rights issue sebesar 20 persen. Angka ini merupakan asumsi awal manajemen dengan mempertimbangkan jumlah pemegang saham publik yang secara individual memiliki saham perseroan antara 0,25 persen hingga 5 persen dari total keseluruhan jumlah modal dan disetor penuh perseroan.

"Asumsi tingkat partisipasi pemegang saham publik sebesar 20 persen ini akan ditinjau kembali sebagaimana arahan yang diterima dari OJK untuk menampilkan kemungkinan partisipasi pemegang saham publik baik seluruhnya, maupun tidak berpartisipasi sama sekali,” ujar Mitra.

Maskapai nasional Garuda Indonesia akan membuka kembali penerbangan besok, Kamis (7/5/2020). Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan, pukul 15.00 WIB hari ini, Garuda telah membuka reservasi penerbangan di situs resminya, Garuda-I...

2 dari 4 halaman

Dirut Garuda Indonesia: PMN Buat Perbaiki Pesawat, Bukan Bayar Utang

Garuda Indonesia Tutup 97 Rute Penerbangan — Pesawat Garuda berada di landasan pacu Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta, Banten, Rabu (17/11/2021). Maskapai Garuda Indonesia akan menutup 97 rute penerbangannya secara bertahap hingga 2022 mendatang bersamaan dengan proses restrukturisasi yang tengah dilakukan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Garuda Indonesia menjadi salah satu BUMN yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun ini. Dananya mencapai Rp 7,5 triliun.

Direktur Utama Irfan Setiaputra menyampaikan, dana PMN sebesar Rp 7,5 triliun itu akan digunakan untuk restorasi atau perbaikan pesawat. Dengan itu, dia membantah uang PMN akan dipakai untuk membiayai utang.

"PMN nanti begitu masuk mayoritas akan kita pakai untuk restorasi pesawat, bukan untuk bayar utang," tegasnya kepada awak media di Jakarta, ditulis Jumat (26/8/2022).

Irfan menyampaikan, perbaikan diperlukan untuk sejumlah pesawat yang mengalami kerusakan mesin. Mengingat, saat pandemi Covid-19 berlangsung banyak pesawat yang tidak dioperasikan.

"Waktu kemarin itu pandemi, jadi pesawat mestinya di maintenance. Tapi karena pandemi, ga butuh banyak pesawat, jadi kita diemin," ungkapnya.

Selain perbaikan pesawat, dana PMN tersebut juga akan dipakai untuk menambah jumlah armada. Hal ini sebagai upaya untuk menekan harga jual tiket sekaligus memperluas jaringan rute bisnis.

Adapun, upaya untuk menambah jumlah armada akan ditempuh dengan tiga cara. Pertama melalui dana operasional, kedua menjalin kerja sama dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan terakhir berasal dari PMN.

Irfan mencatat, penambahan jumlah armada untuk Garuda Indonesia dan Citilink mencapai 120 armada di akhir tahun 2022. Angka ini meningkat pesat dibandingkan jumlah armada saat ini yang hanya sebanyak 61 unit.

"Buat Garuda ada 60 pesawat atau lebih terus Citilink juga, (total) 120 pesawat. Tapi ini kan butuh waktu dan dana," tutupnya.

3 dari 4 halaman

PMN Garuda Indonesia Rp 7,5 Triliun Cair Oktober 2022

Ilustrasi Pesawat Terbang — Pesawat Terbang Garuda Indonesia (Liputan6.com/Fahrizal Lubis)

Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 7,5 Triliun untuk maskapai PT Garuda Indonesia Tbk ditarget cair pada Oktober-November 2022. Namun, ada sejumlah tahapan yang perlu dilengkapi oleh maskapai pelat merah ini.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkap, proses pencairan PMN ini memerlukan prosedur yang panjang. Semua itu dijalani sesegera mungkin. Tahapan paling baru adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pencairan Rp 7,5 triliun, artinya adanya lampu hijau menuju terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) soal PMN Garuda Indonesia.

PP tersebut, Irfan masih perlu menghitung porsi saham para pemegang saham setelah masuknya dana PMN ke Garuda Indonesia. Lalu, proses audit kinerja dan keuangan perusahaan yang harus dilakukan hingga Juni 2022.

"jadi oktober-november bisa jalan lah (Dana PMN digunakan)," kata dia saat ditemui di Menara BNI, Kamis (25/8/2022).

Tahap paling awal, adalah menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang rencananya keluar dalam waktu dekat. Selanjutnya menghitung nilai saham dan dikomunikasikan dengan para pemegang saham.

"PMN itu kan sudah setuju dikeluarin, tinggal tunggu satu hal, yaitu PP, itu sudah diproses," ungkapnya.

4 dari 4 halaman

Gandeng KJPP

Ilustrasi maskapai penerbangan Garuda Indonesia saat berhenti di apron Bandara Adi Soemarmo.(Liputan6.com/Fajar Abrori)

Pada proses penghitungan porsi saham itu, Irfan menyebut perlu dilakukan dengan saksama, baik bagi pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Untuk itu, ia menggandeng Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menghitung nilai sahamnya.

Langkah ini mengacu pada aturan pasar modal tentang keadilan antara pemegang saham minoritas dan mayoritas.

"Kita akhirnya pakai KJPP unntuk menetukan harga berapa. kan bisa aja yang satu minta tinggi, yang satu mau rendah. sehingga minoritas lain kan harus 'lu mau ikutan apa nggak?'. kalau mau ikutan taruh duit, kalau nggak ikutan, terdelusi (nilai sahamnya) taruh duit kepemilikan saham nggak berubah. kalau enggak mau ya terdelusi," kata dia menjelaskan.

"KJPP akan keluarin September. Kenapa? karena PKPU kelar Juni itu kita mau nggak mau harus audited sampai Juni, karena aturannya juga begitu," tambah Irfan.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com