Fakta Mengejukan, Ada Bangunan Bersertifikat di Aliran Sungai Depok

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok menertibkan 43 bangunan liar di Jalan Raya Bogor, Kota Depok. Bangunan permanen diduga tidak memiliki izin, dan berada di sebidang Jalan Raya Bogor dan sungai.

"Satpol PP Kota Depok menertibkan bangunan liar yang ada di seputaran Kecamatan Cimanggis, kita tertibkan sesuai dengan surat peringatan yang kami buat itu sebanyak 43 bangunan liar yang kita tertibkan," ujar Kasat Pol PP Kota Depok Dede Hidayat, Rabu (7/10/2026).

Satpol PP Kota Depok mendapai 43 bangunan berbentuk permanen yang digunakan untuk berjualan makanan dan kayu. Selain itu, terdapat 11 bangunan yang memiliki legalitas meskipun berada di pinggir Jalan Raya Bogor dan aliran sungai.

"Kami sedang dalami dari 43 itu, ada 11 bangunan yang punya sertifikat dan AJB, kami sedang dalami dan berkoordinasi dengan teman-teman kejaksaan dan Polri," jelas Dede.

Terdapat 210 petugas gabungan dari Satpol PP, TNI dan Polri, serta tim terpadu Kota Depok. Penertiban bangunan liar merupakan kelanjutan dari penertiban sebelumnya, namun terdapat masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan daerah Kota Depok.

"Jadi sebetulnya bagunan yang kami tertibkan hari ini sudah pernah ditertibkan, tampaknya mereka sangat bandel dengan keadaan ini, tentunya barang kali ada beberapa hal yang nanti akan kami sampaikan lebih lanjut," terang Dede.

Sebelum melakukan penertiban, Satpol PP Kota Depok telah memberikan surat peringatan pertama hingga ketiga. Tidak hanya itu, Satpol PP Kota Depok telah memberikan ruang waktu untuk pemilik bangunan melakukan pembongkaran secara mandiri.

"Kami kasih kelonggaran sampai 10 hari kita berikan ruang waktu mereka untuk menertibkan mandiri," ucap Dede.

Satpol PP Kota Depok tidak mendapati adanya protes warga saat proses penertiban. Hal itu dikarenakan para pemilik bangunan liar telah menyadari akan kesalahannya membangun di wilayah aset Pemerintah Kota Depok.

"Warga sadar dan paham ini adalah aset dari Pemerintah Kota Depok," ungkap Dede.

Satpol PP Kota Depok akan berkoordinasi dengan DLHK dan PUPR Kota Depok terkait pasca penertiban. Rencananya lokasi penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Depok akan dibuatkan taman untuk ruang terbuka hijau.

"Langkah selanjutnya mungkin kita buat taman yang akan kami sampaikan pada tim terpadu Kota Depok," pungkas Dede.