KPK Sebut Banyuwangi Termasuk Daerah Paling Cepat Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencegahan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di ruang rapat DPRD Kabupaten Banyuwangi, Selasa (1/9/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Rakor dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahya Negara, seluruh anggota DPRD, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Wahyudi menjelaskan, agenda tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun di berbagai daerah. Tujuannya untuk memperkuat pencegahan korupsi sekaligus mengevaluasi tata kelola pemerintahan.

Menurut Wahyudi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang paling cepat merespons dan menindaklanjuti rekomendasi KPK, khususnya yang berkaitan dengan upaya menutup potensi celah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Setiap tahun memang kita lakukan untuk setiap daerah. Secara umum, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi termasuk yang paling cepat dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi kita sebelumnya, khususnya untuk menutup celah-celah resiko tindak pidana korupsi," kata Wahyudi.

Ia menambahkan, strategi pencegahan korupsi perlu mengedepankan sejumlah langkah secara berjenjang, mulai dari pendidikan dan pencegahan hingga penindakan.

"Jadi ini yang diharapkan, terutama terkait dengan pola-pola pencegahan korupsi yang mengedepankan upaya-upaya salah satunya pendidikan, pencegahan, baru kemudian penindakan," jelas Wahyudi.

Pemkab Banyuwangi Komitmen Jalankan Rekomendasi KPK

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut positif pelaksanaan rakor tersebut. Menurut dia, evaluasi bersama KPK memberikan manfaat bagi unsur eksekutif maupun legislatif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.

"Pertemuan hari ini banyak manfaatnya bagi kami, baik di ekskutif maupun di legislatif. Ini adalah bagian dari mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan di daerah," kata Ipuk.

Ipuk menilai kehadiran KPK juga menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah daerah agar setiap program tidak sekadar terlaksana, tetapi tepat sasaran dan tetap berjalan sesuai regulasi.

"Maka hadirnya KPK ke Banyuwangi kita dievaluasi, kita diingatkan. Rakor ini sangat baik bagi Banyuwangi agar program-program tidak hanya bisa berjalan dengan baik, tepat sasaran, namun juga sesuai dengan regulasi yang ada," jelas Ipuk.

Ia menegaskan Pemkab Banyuwangi berkomitmen menjalankan rekomendasi yang diberikan KPK. Komitmen serupa, kata Ipuk, telah ditunjukkan pada 2025 ketika jajaran eksekutif dan legislatif Banyuwangi diundang KPK ke Jakarta.

"Saat itu kami (eksekutif dan legislatif) diundang KPK ke Jakarta, dan langsung kami tindak lanjuti rekomendasinya. Karena itu komitmen kita bersama," tambah Ipuk.