Dongkrak Pendapatan Daerah, Pemkab Tangerang Perluas Gerai Samsat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperluas pusat layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau payment point melalui Agen Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di 29 kecamatan dan 10 kelurahan di wilayah tersebut.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya mendongkrak penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan peluncuran program payment point ini dilakukan di 29 kecamatan dan 10 kelurahan di Kabupaten Tangerang, yang mulai beroperasi sejak Kamis (2/7/2026). Program tersebut merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan PAD sekaligus mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan pembayaran pajak.

"Kita launching di Kecamatan Curug, dan insyaallah berlaku di 29 kantor kecamatan dan 10 kelurahan yang ada di Kabupaten Tangerang," katanya, Jumat (3/7).

Menurutnya, selain di Kabupaten Tangerang, ke depan layanan seperti ini direncanakan akan dibuka di 1.551 desa dan kelurahan di kabupaten/kota se-Provinsi Banten. Dengan begitu, diharapkan dapat mendongkrak pendapatan daerah.

"Ke depan daerah-daerah lainnya di Provinsi Banten juga akan melakukan hal serupa. Tentunya langkah ini untuk mendongkrak pendapatan dalam rangka membangun Banten," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Soma Atmaja menambahkan, pembukaan gerai Samsat di 29 kecamatan merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Tangerang dan Pemprov Banten.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

"Ini contoh kolaborasi kaitannya dengan peningkatan PAD sebagaimana diamanatkan oleh Gubernur. Jejaring peningkatan pendapatan itu bisa melalui kecamatan dan kelurahan," tuturnya.

Dia juga menilai kehadiran gerai Samsat di seluruh kecamatan dapat menjadi role model dalam meningkatkan pendapatan daerah. Melalui pemanfaatan layanan ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang memperoleh porsi pajak opsen sebesar 66 persen, sedangkan 34 persen menjadi bagian Pemerintah Provinsi Banten.

"Jadi setiap pembayaran pajak langsung dipisahkan melalui RKUD masing-masing. Sebanyak 66 persen masuk ke kabupaten/kota asal, sedangkan 34 persen untuk provinsi," ujarnya.

Namun demikian, lanjut Soma, dengan banyaknya payment point yang didirikan saat ini, ke depan layanan tersebut juga berpotensi berkolaborasi dengan BUMDes atau Koperasi Merah Putih sebagai agen Samsat.

"Jadi, masing-masing petugasnya ada dua orang di setiap kecamatan dan kelurahan. Petugas itu berasal dari tenaga PPPK di masing-masing kecamatan atau kelurahan," jelasnya.