Jampidum Tegaskan Jaksa Wajib Kantongi Surat Penugasan Saat Tangani Perkara di Luar Wilayah Hukum

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Asep Nana Mulyana. (Liputan6.com/Eka Hakim)

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Asep Nana Mulyana, menegaskan bahwa setiap jaksa yang melakukan penuntutan atau menangani perkara di luar wilayah hukumnya wajib dibekali surat penugasan dari Jaksa Agung.

Penegasan tersebut, menurut Asep, merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sekaligus menegaskan kedudukan Jaksa Agung sebagai pucuk pimpinan tertinggi di institusi kejaksaan.

"Ini adalah ketentuan yang menegaskan posisi Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi. Ketika ada jaksa bertugas di wilayah lain, tentu harus ada surat penugasan sementara,” kata Asep kepada wartawan usai menghadiri kegiatan bimbingan teknis terkait dengan penerapan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang digelar di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) di Makassar, Rabu (4/2/2026).

Asep mengungkapkan, mekanisme penerbitan surat penugasan tersebut dapat dilakukan melalui pendelegasian kewenangan dari Jaksa Agung kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ia menyebut, hal itu telah dikonsultasikan langsung kepada Jaksa Agung.

"Kemarin saya sudah lapor kepada Bapak Jaksa Agung. Apakah beliau langsung yang membuat surat tersebut? dan ternyata beliau memberikan kewenangan itu kepada kami dan mendelegasikannya,” ujarnya.

Sebagai contoh, Asep menjelaskan apabila terdapat jaksa yang bertugas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, namun harus menangani perkara di Kabupaten Gowa, maka jaksa yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan surat penugasan sementara.

“Nantinya akan ada surat penugasan sementara bagi jaksa tersebut untuk dapat menangani perkara di wilayah Gowa,” jelas Asep.

Dengan mekanisme tersebut, Asep menegaskan bahwa setiap tindakan penuntutan dan penanganan perkara oleh jaksa di luar wilayah hukumnya tetap memiliki dasar hukum yang jelas serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.