Narasi Rasis Berembus Usai Demo Rusuh di Bali: Upaya 'Mengaburkan' Tuntutan Rakyat

Liputan6.com, Bali - Aksi demonstrasi di Bali yang sejatinya menyuarakan aspirasi rakyat terkait banyak persoalan di negeri ini, malah dilabeli dengan sentimen rasial oleh pejabat di Pulau Dewata itu.

Pernyataan aparat dan pejabat publik di Bali yang menyebut kerusuhan dibuat oleh 'pendatang' dinilai hanya memperkeruh suasana. Narasi ini, menurut Forum Warga Setara (ForWaras) yang beranggotakan 46 organisasi termasuk LBH Bali, berpotensi mengaburkan substansi tuntutan rakyat.

Advokat YLBHI–LBH Bali, Rezky Pratiwi, menilai sentimen rasial justru diciptakan untuk mengalihkan fokus dari masalah utama.

"Maka pemerintah Indonesia harus berhenti dengan sikap anti kritik mendengarkan tuntutan rakyat dan membuka seluas-luasnya ruang kebebasan berpendapat tanpa kekerasan," tegasnya.

Rezky yang akrab disapa Tiwi menyebut pola-pola itu muncul dari aparat kepolisian.

"Itu juga mendilegitimasi aksi-aksi demonstrasi yang itu murni, tuntutan dari rakyat. Sehingga pola-pola ini kita tahu munculnya dari mana? Ini munculnya dari aparat kepolisian," ujarnya.

Senada dengan itu, Ni Putu Chandra Dewi dari ForWaras sekaligus Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi menyoroti faktor pariwisata yang membuat masyarakat Bali kerap kehilangan daya kritis.

"Kita ingat pada Puputan Badung, bagaimana leluhur kita berjuang habis-habisan. Kita dibuat lupa pada sejarah ketika kita buta kepada pariwisata," ucapnya.

Ni Putu Chandra juga menyinggung keberadaan pekerja pendatang di sektor pariwisata maupun ojek online sebagai dampak dari gelombang PHK.

Menurutnya, situasi ini tidak seharusnya dijadikan bahan stigma. Bahkan ia membandingkan dengan Bangkok yang pariwisatanya lebih tinggi dari Bali, namun tetap bisa menggelar aksi protes damai.

"Bahkan kunjungan ke Bangkok lebih tinggi dari Bali dan mereka tetap bisa melaksanakan aksi protes secara damai. Jadi itu sangat-sangat tidak relevan. Ketakutan kita yang pertama-tama adalah salah fokus," ungkap Chandra.

Chandra menegaskan bahwa persoalan mendasar di Bali adalah kesejahteraan dan keadilan sosial.

"Jadi kalau ada istilah all eyes on Palestine, di Bali all eyes supposed to be seharusnya ke isunya, yaitu isu kesejahteraan dan keadilan sosial di Bali," tambahnya.

Chandra pun mengajak masyarakat agar tetap teduh dalam menghadapi framing politik identitas.

"Dan melihat persoalan ini lebih dari sekedar politik identitas, tapi persoalan kesejahteraan dan keadilan sosial untuk masyarakat Bali, untuk masa depan Bali," tutupnya.

Dalam pernyataan sikapnya yang dilakukan pada Selasa (2/8/2025) di kantor LBH Bali, Denpasar, ForWaras menegaskan lima poin penting, antara lain:

1. Mengecam tindakan para pejabat publik di Bali yang mengeluarkan pernyataan rasis yang memecah belah, serta mendesak pejabat dan tokoh publik untuk menghentikan praktik diskriminasi dan stigmatisasi terhadap demonstran;

2. Mendesak Kompolnas dan Propam POLRI melakukan pemeriksaan terhadap Karo Ops Polda Bali dan jajaran personel kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi, serta menjatuhkan/merekomendasikan sanksi atas tindakan diskriminatif personel yang diperiksa dan pemecatan terhadap Karo Ops Polda Bali atas pernyataannya;

3. Meminta Ombudsman RI dan Kantor Perwakilannya melakukan pemeriksaan maladministrasi kepada Gubernur Bali dan Karo Ops Polda Bali atas pernyataan keduanya;

4. Pemerintah dan DPR bertanggung jawab terhadap situasi dengan mendengar tuntutan rakyat, jamin hak kebebasan menyampaikan pendapat dari setiap warga negara, dan menghentikan segala bentuk sikap anti kritik dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat;

5. Rakyat Bali dan rakyat di seluruh Indonesia harus memperkuat solidaritas untuk melawan rasisme dan segala bentuk politik pecah belah.