Soal Rapat di Hotel, DPRD Sukabumi Berikan Klarifikasi

Liputan6.com, Sukabumi Pelaksanaan rapat kerja sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi di salah satu hotel berbintang belum lama ini menuai sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Bambang Herawanto, memberikan klarifikasi mengenai alasan di balik pemilihan lokasi rapat tersebut, serta menegaskan komitmen DPRD terhadap efisiensi anggaran dan integritas.

Bambang menjelaskan, bahwa rapat yang berlangsung pada Senin (14/7/2025) lalu itu merupakan bagian dari upaya penyelesaian akhir (finishing) pekerjaan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dikerjakan secara maraton di kantor DPRD. "Kami memang ada alokasi anggaran termasuk RPJMD. Kemarin kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang maraton di kantor. Ini tinggal menyelesaikan finishing-nya," ujar Bambang, dikonfirmasi pada Jumat (18/7/2025). 

Ia menambahkan bahwa pemilihan lokasi di luar kantor bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif dan tidak kaku, demi menggali pemikiran dari narasumber, khususnya Ketua Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan, Ubaidillah. "Kita ingin supaya tidak terlalu kaku, ingin mengorek apa yang ada di pemikiran Pak Ubaidillah," jelasnya.

Mengenai legalitas dan penggunaan anggaran, Bambang menegaskan bahwa rapat di luar kantor diperbolehkan dalam kondisi tertentu, terutama untuk efisiensi. "Ini menyalahi aturan? Melebihi anggaran tidak? Pak Sekwan sudah memfasilitasi itu, tidak hanya kami. Tetapi ada untuk pembahasan KPS (Kerja sama Pemerintah dengan Swasta). Jadi kalau ditanya memang boleh rapat efisiensi di luar, yang lain sama, dalam hal tertentu boleh," jelasnya.

Ia juga menjamin bahwa pertemuan tersebut tidak memiliki konotasi negatif dan senantiasa menjaga integritas seluruh pihak yang terlibat. "Pertemuan ini tidak mempunyai ekses konotasi negatif, kita jaga ketentuan itu. Saya minta jangan sampai oleh pihak yang kita undang, kita tetap jaga integritas kita," tegasnya. 

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan seluruh fraksi, di antaranya Demokrat, PKS, PAN, dan PPP, meskipun beberapa anggota Pansus tidak dapat hadir karena agenda lain.

Agenda utama rapat tersebut adalah mendengarkan penjelasan dari Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan mengenai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), serta keterkaitannya dengan upaya merealisasikan visi dan misi Wali Kota Sukabumi yang juga disusun oleh tim tersebut. "Agenda tersebut menjawab keinginan dari teman-teman Pansus bahwa kerjanya Tim Komunikasi dan Percepatan itu apa sih. Makanya kita undang, artinya masih dalam satu koridor kegiatan kita," terang Bambang.

Anggota dewan merasa perlu mendapatkan kejelasan karena adanya informasi yang beredar di publik, seolah-olah Tim Komunikasi dan Percepatan memiliki cakupan kerja yang terlalu luas dan tidak terarah. "Kami semua pengen tahu soalnya info ini seolah-olah kerjanya Tim Komunikasi dan Percepatan ini ngacak, apa-apa semua dimasukin, apa-apa semua dikerjakan," ungkapnya.

Meskipun menghargai niat baik Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan dalam membantu wali kota mengkomunikasikan program kepada SKPD, Bambang Herawanto menilai bahwa keberadaan tim tersebut seharusnya tidak terlalu dibutuhkan jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah memiliki kinerja yang optimal. 

"Kegiatannya adalah membantu pak wali kota di dalam mengkomunikasikan keinginan-keinginan wali kota kepada SKPD. Ini kan harusnya sebetulnya, tadi saya sampaikan kepada ketua tim. Sebetulnya kita tidak butuh kok tim-tim seperti itu kalau seandainya dinas kita bisa menyerap apa yang diharapkan oleh pak wali kota dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Tetapi selama ini mungkin karena ASN kita belum sigap tanggap atas apa yang menjadi program-program, maka diperlukanlah tim itu,” tambah dia. 

Bambang Herawanto menyimpulkan bahwa secara konseptual, apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan, Ubaidillah, cukup baik. 

Namun, implementasinya perlu dicermati. Secara keseluruhan, DPRD terus mengawal agar setiap program yang dilakukan oleh Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan selaras dengan RPJMD dan visi misi Wali Kota Sukabumi. "Intinya yang kami serap apa yang ada di dalam Tim Komunikasi Pembangunan terkait RPJMD, itu juga kami cek ada di mana, apa visi misinya, jangan sampai tugas ini tidak nyambung dengan visi misi wali kota," tutupnya.