Dedi Mulyadi Siap Ambil Risiko Usai Kebijakannya soal Pendidikan Tuai Pro Kontra

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku siap mengambil risiko atas kebijakannya di bidang pendidikan. Diketahui, kebijakan Dedi Mulyadi terkait pendidikan menuai pro dan kontra, termasuk di antaranya menambah rombongan belajar (rombel) menjadi 50 siswa dalam satu kelas.

Menurut Dedi, tugasnya sebagai gubernur adalah berupaya mendorong pendidikan yang merata bagi seluruh warga Jawa Barat. Mantan Bupati Purwakarta ini pun mengaku siap mengambil risiko atas kebijakannya dalam bidang pendidikan tersebut.

"Tugas gubernur itu melindungi rakyatnya, agar rakyatnya bisa bersekolah dan saya sudah menunaikan tugas itu dengan berbagai risiko," ucap Dedi di Bandung, dikutip pada Selasa, 15 Juli 2025.

Adapun terkait penurunan jumlah siswa di sekolah-sekolah swasta, Dedi mengaku akan mencari solusinya.

"Kemudian kalau ada sekolah-sekolah swasta yang kemudian muridnya mengalami penurunan kan bisa kita cari jalan lain agar tetap bisa berjalan pendidikan," ucap dia.

Sebelumnya, sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat mengeluhkan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri untuk tahun ajaran 2025/2026.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Purwanto mengaku tak masalah apabila sekolah swasta menunda penyelenggaraan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan MPLS untuk siswa SMA/SMK di Jawa Barat dimulai pada Senin, 14 Juli 2025. Meski demikian, Purwanto menyebut pelaksanaan MPLS merupakan kewenangan masing-masing sekolah.

"Iya gak apa-apa. Penyesuaian aja, tergantung satuan pendidikannya masing-masing kan," katanya di Bandung pada Kamis, 10 Juli 2025.

Apabila alasan penundaan MPLS karena menunggu terpenuhinya kuota peserta didik, Purwanto juga mempersilakan.

"Otonomi sekolah gitu lah. Kalau mereka mau nunggu MPLS-nya sampai 30 (siswa), ya enggak apa-apa. Silakan, gimana mereka, mau integrasi pembelajaran juga enggak apa-apa," kata dia.

Sementara itu, Dedi Mulyadi mengeklaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga telah menyiapkan anggaran untuk mendukung kebijakan itu. Adapun terkait jumlah siswa, dia menyebut tidak semua kelas akan diisi oleh 50 siswa.

"Kemudian nanti di perubahan anggaran ini saya sudah menghitung berapa kebutuhan kursi, berapa kebutuhan jumlah bangunan. Jadi yang nanti muridnya 50 itu nanti ditambah bangunannya, sehingga nanti ada 35, ada 30, ada 25, rasionya seperti itu," dia menjelaskan.

Penulis: Arby Salim