Kekhawatiran Munculnya Kembali Peran Militer dan Kepolisian di Ranah Sipil

Liputan6.com, Yogyakarta - Akademisi membahas bagaimana peran militer dan kepolisian dalam politik maupun ruang sipil. Soal peran militer dan kepolisian ini Sosiolog UGM Arie Sujito mengingatkan kembali perjalanan reformasi Indonesia, khususnya perihal supremasi sipil atas militer pasca tahun 1998 ditandai dengan penghapusan dwi fungsi ABRI, penarikan militer dari parlemen dan juga larangan berpolitik dan juga berbisnis bagi militer.

"Pelarang TNI ini dan Polri untuk berbisnis karena sering terjadi abuse of power karena berdampak pada kemerosotan legitimasi institusi organisasi TNI dan Polri. Itu tidak boleh dilupakan," ujarnya dalam diskusi yang tajuk Kembalinya Sejarah Berseragam: Menggugat Negara Kemiliteran dan Kepolisian Republik Indonesia yang digelar di Auditorium Mandiri Fisipol UGM, pekan lalu.

Melalui diskusi itu, Ari Sujito mengatakan, memburuknya demokrasi pasca-reformasi terjadi karena reformasi pada sektor pertahanan dan keamanan secara parsial belum terwujud, bahkan mengalami kemandekan.

"Tak hanya itu, pengaruh informal yang terus ada dan juga pengawasan sipil yang lemah pun menjadi faktor penyebabnya," imbuhnya.

Ari menjelaskan, untuk menyelamatkan demokrasi diperlukan peran serta seluruh pihak untuk berpartisipasi di dalamnya sehingga peristiwa lampau tidak perlu terulang kembali. Ia pun berharap bahwa akademisi dan aktivis selalu berpikir, berbicara, dan bertindak untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

"Ini PR bagi siapapun masyarakat sipil di Indonesia. Kita perlu jernih berpikir, tindakan aktif, emansipasi sosial, membangun konsolidasi politik yang solid, memperbaiki demokrasi Indonesia, agar tidak makin hancur. Sebaliknya wujudkan kembali demokrasi yang kuat dan bermakna," ujarnya.

Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fisipol UGM, Poppy Sulistyaning Winanti mengingatkan walaupun saat ini RUU TNI sudah disetujui, tak berarti kritik terhadap peran militer dan kepolisian pun harus terhenti. Baik terkait permasalahan ‘kembalinya seragam’ dalam arena sosial dan politik di negeri ini.

Dosen Politik dan Pemerintahan UGM Tapiheru Joash Elisha Stephen mengatakan reformasi hanya berhasil pada aspek kelembagaan saja, namun gagal dalam membangun legitimasi dan penghayatan warga negara terhadap nilai-nilai ke-publik-annya. Publik di sini adalah dengan menyadari perannya sebagai warga negara.

Akibatnya, muncul masalah-masalah seperti remiliterisasi, lemahnya kontrol sipil, dan adanya normalisasi nepotisme politik. Elisha menekankan bahwa, dengan memperkuat nilai-nilai kewargaan serta reposisi militer pada fungsi eksternal, Indonesia dapat mempertahankan demokrasi yang sehat.

"Kalau mereka tidak menghayati ke-public-annya, itu artinya mereka juga tidak menghayati bahwa mereka memegang kedaulatan," ucapnya.

Peneliti Lab 45 Jaleswari Pramodhawardani, menyampaikan kekhawatirannya dengan gejala kemunduran demokrasi yang saat ini ditandai dengan kembalinya peran militer dan kepolisian dalam urusan sipil melalui revisi regulasi seperti UU TNI, Polri, dan juga ASN.

Dani menampilkan data bahwa publik justru menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terhadap keamanan meski demokrasi menurun, yang justru dimanfaatkan elite untuk mendorong regulasi kontroversial. Ia pun mengingatkan untuk melihat demokrasi tidak hanya sebagai suatu bentuk pemberian saja namun bentuk perjuangan yang panjang.

Sementara itu, Sosiolog UI Iwan Gardono menegaskan reformasi memang berhasil memisahkan TNI dan Polri serta membatasi peran politik militer, namun lemahnya pengawasan publik, diskresi yang longgar, serta akuntabilitas yang rendah, dapat membuka celah penyalahgunaan kekuasaan.

Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat sipil dan akademisi menjadi kunci menjaga demokrasi tetap berjalan, bukan hanya di pusat, tapi juga hingga tingkat lokal.