Diduga Picu Bencana, Gubernur Jabar Minta Kaji Ulang Perizinan Tambang di Sukabumi

Liputan6.com, Sukabumi - Aktivitas tambang di Kabupaten Sukabumi menuai sorotan berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Puluhan hektare lahan pertanian wilayah di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dilaporkan terendam air bercampur lumpur. 

Kejadian tersebut diduga kuat berasal dari aktivitas pertambangan emas milik sebuah perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah tersebut. Banjir lumpur ini menyebabkan kerugian besar bagi warga.

Lahan pertanian menjadi rusak yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian para petani, sementara rumah-rumah penduduk juga turut terdampak oleh aliran lumpur.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, pentingnya evaluasi terhadap izin tambang yang beroperasi di daerah, khususnya jika terbukti menimbulkan dampak lingkungan dan kerusakan infrastruktur.

“Kalau terdampak tambang, kita lihat dulu izin tambangnya. Di Kabupaten harus dievaluasi. Saya, di pemerintah provinsi, sudah berkomitmen dengan seluruh kabupaten dan kota, para bupati, mari kita evaluasi tata ruang,” kata Dedi Mulyadi di Kota Sukabumi, Kamis (10/4/2025).

Dia mengatakan, jika aktivitas tambang terbukti menyebabkan masalah lingkungan, kerusakan infrastruktur, hingga bencana alam, maka langkah evaluasi tata ruang harus dilakukan.

“Kalau tambang-tambang itu menimbulkan problem lingkungan, menimbulkan kerusakan infrastruktur, bencana, ya sudah, di tata ruangnya dievaluasi dan dikembalikan pada fungsi semula, seperti perkebunan, perhutanan, dan persawahan,” jelasnya.

Menurutnya, pemanfaatan ruang tak boleh mengabaikan fungsi ekologis, baik itu area persawahan, perkebunan, maupun kawasan hutan lindung. Mengingat efek domino dari aktivitas tambang tak hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam ekonomi warga yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

"Kami di provinsi sudah sepakat dengan para bupati dan wali kota. Tata ruang harus dikembalikan pada fungsinya, bukan hanya untuk mengejar keuntungan sesaat," tuturnya.

Musibah banjir lumpur yang merusak hampir 30 hektare lahan pertanian di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, direspon Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi. 

Dinas Pertanian langsung menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk melakukan pendataan dan investigasi lapangan yang melibatkan Kepala Bidang Produksi dan Perlindungan Usaha Pertanian, Eris Firmansyah bersama Wakil Bupati Sukabumi Andreas, jajaran BPP Simpenan, serta UPTD Wilayah IV Palabuhanratu.

"Ini bagian dari upaya cepat kami memotret kondisi aktual di lapangan. Dari hasil pendataan, sekitar 22 hektare sawah masyarakat dan 7 hektare sawah garapan di area perkebunan PT Cigaru terdampak lumpur berat," ujar Eris dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

Lumpur mengalir mengikuti jalur air alami, sebelum akhirnya menetap di petakan-petakan sawah milik petani. Limpasan lumpur diketahui berasal dari Desa Kertajaya, wilayah operasi tambang emas PT Golden. 

Akibatnya, tanaman padi yang sedang memasuki usia tanam kritis antara 15 hari hingga menjelang panen terancam gagal panen.

Eris mengatakan, pihaknya tengah menyusun laporan resmi yang akan dijadikan dasar untuk mengusulkan program pemulihan dan normalisasi sawah dan saluran air ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.

"Petani tidak bisa menunggu terlalu lama. Kami akan dorong agar pemulihan ini menjadi prioritas, karena menyangkut keberlangsungan pangan masyarakat lokal," ungkapnya.