Sukses

Pengamanan Ketat Pelaksanaan Pilkada 3 Wilayah di Banten

Sebanyak 3.795 personel Polri dan 1.074 prajurit TNI mulai menjaga tahapan pemungutan suara, dari gudang logistik hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Banten.

Liputan6.com, Serang - Sebanyak 3.795 personel Polri dan 1.074 prajurit TNI mulai menjaga tahapan pemungutan suara, dari gudang logistik hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada di wilayah hukum (wilkum) Polda Banten, yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Sedangkan, Kota Tangsel, masuk ke dalam wilkum Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar memastikan Polri netral dalam gelaran pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

"Itu menjadi prinsip kita, apabila tidak netral bisa terjadi letupan dan kekecewaan dari salah satu calon. Penekanan Kapolri, institusi Polri, netralitas yang selalu kita awasi. Hingga saat ini, tidak ditemukan tanda-tanda ketidaknetralan itu," kata Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar, di Mapolda Banten, Senin (07/12/2020).

Seluruh personel Polri dan TNI akan menjaga 6.092 TPS. Di Kabupaten Pandeglang ada sebanyak 2.248 TPS, Kabupaten Serang 3.065, dan Kota Cilegon berjumlah 784 TPS. Pengamanan TPS dan gudang logistik juga dibantu oleh Linmas, sebanyak 12.431 personel.

Polri, TNI dan Linmas mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan konvensional, seperti pencurian dan kejahatan jalanan. Kemudian, tindak kecurangan dalam gelaran pilkada serentak 9 Desember 2020.

"(Waktu penjagaan) tiga hari, jika situasinya memanas maka bisa diperpanjang. (Antisipasi) Gangguan jamtibmas tradisional, pencurian begitu. Lalu kecurangan yang timbul, misalnya menggunakan daftar nama ganda," terangnya.

Mereka sudah berkomunikasi dengan penyelenggara pilkada untuk menepatkan TPS di lokasi yang aman dari banjir, lantaran gelaran pilkada berlangsung di tengah musim penghujan.

Menurut Kapolda Banten, untuk menghindari terjadinya kerumunan di sekitar TPS, KPU sudah menyiapkan tenda antrean bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya.

"(Masyarakat) itu dibagi lima segmen, tinggal aparat kita dan kesadaran masyarakat menempatkan diri dalam menjaga jarak dan posisi yang ideal. Oleh KPU, (TPS) berusaha ditempatkan di lokasi yang tidak tergenang (banjir)," jelasnya.

Simak video pilihan berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.