Sukses

Meredam Konflik Botoh dan Tawaran Uang Setan di Pilkades Serentak Cilacap

Liputan6.com, Cilacap - Detik-detik menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak se-Cilacap, Rabu, 20 Februari 2019, beragam isu meruap. Mulai dari tertangkapnya pelaku politik uang alias wuwur hingga serangan fajar.

Kabar yang tak jelas ujung pangkalnya itu menyelinap hingga kabupaten tetangga, Banyumas. Desa-desa di dua kabupaten ini memiliki budaya yang identik. Tak aneh jika apa yang terjadi di Cilacap cepat menyebar di Banyumas dan sebaliknya.

Dalam pilkades serentak di Cilacap pun ada potensi konflik yang mungkin muncul menjelang dan paskapilkades. Ini adalah pertarungan gengsi dan melibatkan masyarakat serumpun.

Ketegangan, emosi, dan konflik yang terjadi lebih intens dari Pilkada atau Pilres sekalipun. Pilkades, adalah pertarungan antar tetangga, antar keluarga atau kelompok di sebuah kawasan yang sama.

Tiap pilkades pasti mengenal istilah botoh. Botoh bisa diartikan sebagai pendukung setia atau bahasa kerennya 'die hard', maupun botoh yang diartikan sebagai pemodal.

Karenanya, Pemerintah Kabupaten Cilacap dan kepolisian berupaya meredam potensi konflik dalam pilkades. Apalagi, Pilkades Cilacap gelombang ketiga ini diikuti oleh sebanyak 177 desa, atau terbanyak dibanding gelombang pertama dan kedua.

Kepala Bapermas PPPA dan KB Kabupaten Cilacap, Achmad Arifin mengakui ada wilayah yang memang rawan konflik. Bahkan konflik itu telah muncul sejak tahapan penetapan calon kepala desa.

Konflik itu muncul saat penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa. Pasalnya, panitia pilkades yang bakal calon kepala desanya lebih dari lima orang harus menggelar ujian dan hanya meloloskan lima calon.

Itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang membatasi jumlah calon kepala desa dalam Pilkades hanya lima orang.

2 dari 2 halaman

5.000 Personel Keamanan dalam Pilkades Serentak Cilacap

"Tingkat kerawanan ada. Namun begitu, sudah bisa kita antisipasi. Justru kerawanan itu mulai muncul saat penentuan sebagai kepala desa," ucap Arifin, Selasa, 19 Januari 2019.

Arifin tak menyebut berapa wilayah yang yang rawan konflik dalam Pilkades serentak ini. Hanya saja, suasana sempat memanas di sejumlah desa yang bakal calon petahananya tak lolos dalam ujian calon kepala desa.

"Di Bantarsari ada dua desa, di Kawunganten ada satu desa. Yang tidak lulus inkambennya mengikuti ujian," dia menjelaskan.

Sebab itu, Pemkab bersama kepolisian dan aparat keamanan lainnya berkoodinasi untuk memfokuskan pengamanan di beberapa wilayah rawan konflik ini.

Pemkab bersama aparat keamanan juga mewaspadai kemungkinan terjadinya money politics atau politik uang di detik-detik menjelang pencoblosan yang di Cilacap mahfum disebut sebagai serangan fajar.

Dia memastikan panitia pengawas Pilkades telah dibekali kemampuan  mengantisipasi dan menangani politik uang serta pelanggaran pemilu lainnya. Jika terindikasi kuat politik uang, maka panwas Pilkades bakal melaporkan ke polisi untuk diproses mengingat politik uang masuk dalam ranah pidana pemilu.

"Mau menerima kemenangan pihak lain dan menerima kekalahan. Itu akan membuat pilkades kondusif. Doakan Mas," dia menambahkan.

Kasubbag Hums Polres Cilacap, AKP Bintoro Wasono mengatakan kepolisian menyiapkan sebanyak 800 personel gabungan untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi potensi konflik dalam Pilkades serentak Cilacap.

Unsur pengamanan yang terdiri dari Polri, TNI dan Satpol PP Cilacap itu ditambah dengan kekuatan pengamanan Linmas di tiap desa. Jumlah secara keseluruhan mencapai kisaran 5.000 personel.

Dia pun mengakui ada potensi konflik yang pasti muncul dalam pesta demokrasi. Namun begitu, ia memastikan kepolisian dan aparat pengamanan lainnya telah siap mengatasi gangguan keamanan ini.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Banjir Kiriman Rendam Satu Kecamatan di Yogyakarta
Loading
Artikel Selanjutnya
KPU Tangerang Sosialisasi Cegah Politik Uang ke Pemilih Muda
Artikel Selanjutnya
Charta Politika: Politik Uang Tinggi karena Pendidikan Politik Rendah