Marak Begal, Pemerintah dan Polisi Langgar HAM?

Liputan6.com, Makassar - Aksi begal semakin meresahkan masyarakat Kota Makassar. Berdasarkan kondisi tersebut, para penggiat hak asasi manusia menilai pemerintah dan penegak hukum melanggar HAM.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulsel menilai, warga tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh rasa aman.

"Jika ini terus terjadi dan tak ada langkah konkret yang diambil oleh pemerintah maupun aparat, maka masyarakat akan takut beraktivitas karena dihantui oleh aksi begal yang sudah banyak makan korban. Ketidakmampuan pemerintah dan aparatnya tersebut, dinilai sebagai pelanggaran hak asasi warga untuk mendapatkan rasa aman," kata Ketua Umum PBHI Sulsel, Wahidin Kamase, kepada Liputan6.com, Rabu (26/8/2015).

Menurut dia, harus ada langkah konkret untuk mengurangi pembegalan di wilayah tersebut. Terlebih, tindak kejahatan ini sudah meresahkan masyarakat.

Sesuai dengan misi pemerintah menjadikan Makassar sebagai kota yang mendunia, sektor keamanan dan kenyamanan harusnya lebih diacuhkan.

"Seharusnya segera pemerintah dan institusi yang bertanggung jawab untuk itu, dalam hal ini kepolisian bisa menemukan kebijakan untuk dapat menemukan solusi‎," tukas Wahidin yang merupakan advokat muda Kota Makassar. (Bob/Tnt)