Sukses

Cegah Peretasan, Fadli Zon Usul Server KPU Dimatikan dan Hitung Suara Manual

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mematikan servernya bila tidak bisa meyakinkan masyarakat mengenai server akan diretas. Fadli menyarankan KPU menghitung suara manual daripada menggunakan teknologi yang rawan dicurigai.

"Saya usul server KPU tuh tidak usah dipakai, dimatikan saja. Kalau dia sewa ya sewanya dibatalkan, nggak usahlah lebih bagus hitung manual. Manual berjenjang tidak apa apa lebih lama tapi tidak usah pakai server-serveran lagi," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 9 April 2019.

Fadli khawatir, nanti penghitungan suara akan berubah-ubah karena server KPU diretas. "Nanti paling tanggapannya ya 'kami belum bisa mampu melakukan' seperti itu lah, de javu. Jadi kita sudah tahu jawabannya pun sudah tahu. Jadi sebaiknya sever KPU itu dibuang saja kira-kira begitu dalam tanda petik dibuang nggak usah dipakai lagi," kata dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ini menyebut, politisikus NasDem Akbar Faisal yang menyebut data KPU pernah disedot pada tahun 2014.

"Menurut saya server KPU itu memang bermasalah. Pantas dicurigai. Karena di masa lalu tahun 2014 Saudara Akbar Faisal kalau tidak salah pernah kemudian terungkap juga di media ada penyedotan data," kata Fadli.

Apalagi, kata dia, server KPU pernah down di beberapa pelaksanaan pilkada. Padahal seharusnya, server KPU memiliki perisai yang kuat agar tidak mudah diretas.

"Mau serang hacker mau diserang siapapun lihat saja bank, servernya tidak pernah tuh down, mereka berlapis-lapis," ucap Fadli Zon.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari membantah, terkait video viral yang menyebut server ‎milih lembaga penyelenggara pemilu tersebut sudah diatur untuk memenangkan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

"Dengan demikian tidak benar tuduhan bahwa KPU sudah mensetting perolehan capres melalui sistem IT," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis 4 April 2019. 

Hasyim menjelaskan, semua proses penghitungan suara dilakukan secara manual. Mulai dari di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga KPU Provinsi dan KPU pusat.

Menurut dia, hasil scan dari formulir hasil penghitungan suara pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) atau C1 pun diunggah di website KPU. Sehingga, pada dasarnya hasil suara di TPS sudah diketahui dulu oleh publik, seperti saksi, panwas TPS, warga pemilih, pemantau, media dan lainnya.

‎"Semua pihak diberi kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam Form C1-Plano," kata Hasyim.

 

2 dari 3 halaman

KPU Laporkan Akun Sebut Server Diatur Menangkan Jokowi

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyambangi Kantor Bareskrim Siber Polri, Jakarta Selatan. Bersama tujuh komisioner lainnya, mereka melaporkan tiga akun sosial media yang berisikan video yang akhirnya viral terkait isu server KPU diatur untuk memenangkan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Ada beberapa hal yang kita laporkan yang sekurang-kurangnya ada tiga akun di media sosial," tutur Ketua KPU di Kantor Bareskrim Siber Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).

Arief mengaku menyerahkan salah satu alat bukti berupa rekaman video yang viral itu. Meski begitu, dia enggan membeberkan platform media sosial apa saja dari ketiganya.

"Yang kami laporkan ada akun-akun yang digunakan untuk menyebar video tersebut dan video itu sendiri kami sampaikan di dalamnya ada beberapa orang yang saya tidak tahu siapa dia, tetapi menyampaikan informasi yang tidak benar terkait dengan KPU," jelas Arief.

Kemudian, direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap dua pelaku penyebaran hoaks terkait server KPU yang disebut telah diatur untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019. Keduanya yakni EW dan RD yang diringkus di tempat berbeda.

"Dua tersangka telah ditangkap, yang satu atas nama EW ditangkap di Ciracas, Jakarta Timur dan satu lagi seorang ibu rumah tangga berinisial RD ditangkap di Lampung," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Senin (8/4/2019).

 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

 

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
HEADLINE: Kontroversi 3.500 Pemilih dengan Gangguan Jiwa di Pemilu 2019, Aturannya?
Artikel Selanjutnya
KPU Ajak Panelis Hingga Pakar Bahas Persiapan Debat Kelima