Kemenlu: Setengah Pemilih Luar Negeri Pemilu 2019 Ada di Malaysia

Spanduk sosialisasi pemilu 2019 — Pengendara melintasi spanduk sosialisasi Pemilu Serentak 2019 KPU di kawasan Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (2/4). KPU mensosialisasikan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan 17 April mendatang. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sosialisasi Pemilu 2019 untuk perwakilan asing dan organisasi Internasional. Sosialisasi ini dilakukan bersama dengan Kementerian Luar Negeri.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal menyebut, Malaysia merupakan negara dengan jumlah penduduk WNI terbanyak yang menjadi pemilih dalam Pemilu 2019. Pemilu sendiri akan dilaksanakan pada 17 April 2019.

"Di Malaysia paling banyak (WNI), hampir setengah itu ada di Malaysia, setengah pemilih kita ada di Malaysia," kata Lalu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

Selain itu, ia menuturkan, negara yang menempati posisi kedua paling banyak dihuni oleh WNI pada Pemilu 2019 yakni Taiwan.

"Kemudian nomor 2 Taiwan, 3 di Arab Saudi, Hong Kong," tuturnya.

Lalu juga menegaskan, dalam Pemilu 2019 nanti yang menjadi penyelenggara yakni Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan bukan Kedutan Besar Republik Indonesia (KBRI).

"PPLN itu bertanggung jawab langsung kepada KPI, tugas KBRI dan KJRI adalah memberikan dukungan semaksimal mungkin agar PPLN dapat melaksanakan tugasnya dengan lancar dan secara profesional berintegritas dan netral," tegasnya.

Dia pun mengungkapkan, yang menjadi hambatan dalam memberikan informasi kepada WNI di luar negeri soal Pemilu 2019.

"Saya kira hambatan yang paling besar adalah jarak sebaran-sebaran WNI kita, kedua bahwa kita tidak punya akses sebagaimana halnya ketua RT," pungkas Lalu.

Reporter: Nur Habibie

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dalam kesempatan ini, deputi bidang identifikasi dan deteksi BSSN Irjen Polisi Dharma Pongrekun menyatakan adanya tiga serangan cyber yang dapat menganggu pelaksanaan pemilu serentak, baik pileg maupun pilpres, di antaranya serangan hack.