Fahri Hamzah Jadi Inisiator, Garbi Akan Dukung Prabowo-Sandiaga?

Fahri Hamzah dan Fadli Zon Jenguk Ahmad Dhani di Rutan Cipinang — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tiba di Rutan Klas I Cipinang, Jakarta, Rabu (6/2). Selain menjenguk, Fadli Zon dan Fahri mempertanyakan rencana pemindahan Ahmad Dhani ke Surabaya guna menjalani persidangan atas kasus yang sama. (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Fahri Hamzah memberikan kode bahwa ormas yang didirikannya itu akan memberikan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019. Pihaknya akan mendukung calon yang punya tenaga membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Kita mendukung siapa yang punya tenaga untuk membawa Indonesia ke arah yg lebih baik. Kalau enggak punya tenaga lebih baik enggak usah," kata Fahri usai menghadiri deklarasi Garbi DKI Jakarta di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/3/2019).

Fahri mengatakan, dari dua kubu capres-cawapres telah kelihatan siapa yang lebih bertenaga. Termasuk jika dilihat dari kata-kata. Dia mengatakan akan menyampaikan dukungan secara terbuka dalam beberapa waktu ke depan.

"Rasanya Pak Jokowi enggak punya tenaga. Hukum enggak dia beresin, dia enggak ngomong ke publik, tiap hari dia enggak pakai podium istana itu untuk mencerahkan bangsa. Dia bilang kerja, kerja, padahal enggak boleh. Supaya semua anak bangsa bangun pagi dia tahu ke arah mana bangsa ini. Nakhodanya mau ke mana. Ini nakhodanya enggak jelas," kata dia.

"Sekarang kalau Pak Prabowo punya tenaga yang besar untuk angkat Indonesia, karena buat kami Garbi gampang angkat Indonesia kalau sudah punya tenaganya, siapa yang mau gabung dengan kita, kita angkat republik ini tapi kalau enggak mau gabung, Indonesia enggak akan ngangkat-ngangkat. Seperti terjadi lima tahun belakangan ini," sambungnya.

Fahri mengatakan Garbi telah dideklarasikan di 30 provinsi dan empat provinsi lainnya segera menyusul. Garbi lahir pada 2018 dan dasarnya, sambung dia, karena kegelisahan dan persoalan di tengah masyarakat yang tertangkap melalui geliat semangat emosi dan keinginan dari sekelompok masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk bersambung rasa.

Persoalan yang dihadapi Indonesia, menurut Fahri, ada tiga dimensi. Pertama krisis pemahaman narasi bangsa. Dia menilai pemimpin sekarang ini gagal memahami arti reformasi, Pancasila, dan konstitusi.

Persoalan kedua menurutnya kapasitas lembaga negara yang tak lagi memadai dalam mengatasi persoalan nasional. "Dilihat dari rendahnya pertumbuhan ekonomi, terjadinya ketimpangan, penguasaan lahan oleh segelintir orang, kesenjangan si kaya dan si miskin yang tinggi, korupsi yang enggak selesai-selesai, terorisme yang enggak selesai-selesai, narkoba enggak selesai-selesai. Itu sebenarnya soal kapasitas negara, pemerintahan," kata dia.

Persoalan ketiga menurutnya adalah krisis kepemimpinan dimana tak ada pemimpin yang punya kapasitas menghadapi pekerjaan besar.

"Yang jelas visi dan gagasan yang diusung Garbi itu memang memerlukan kekuatan tenaga tertentu untuk membawanya. Karena itu tadi saya mengatakan siapa yang akan didukung oleh Garbi? Meskipun ormas dia boleh punya dukungan dong. Yang punya tenaga untuk mengusung ide dan cita-cita Garbi. Kalau enggak punya tenaga ya enggak akan didukung," pungkas Fahri.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Fahri Hamzah mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengambil langkah darurat terkait kasus Ahmad Dhani.

2 dari 2 halaman

Soroti DPT

Sementara itu, usai menghadiri deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Fahri Hamzah menyebut ada sekitar 15 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) invalid.

"Jadi saya sudah baca data-datanya. Rupanya memang data-data DPT itu banyak yang aneh. Jadi misalnya invalid, jumlahnya 8-9 persen dari 192 juta pemilih. Itu 8 sampai 9 persen itu besar, itu bisa sampai 15 juta," ujar dia.

Hal yang dimaksudkan invalid salah satunya ada 9 juta pemilih yang lahir tanggal 1 Juli. Hal ini menurutnya aneh karena tidak mungkin ada penduduk Indonesia lahir dalam tanggal yang sama dalam rentang waktu tertentu.

"Kata ahli statistik dalam rentang penduduk Indonesia enggak mungkin ada 9 juta orang lahir di tanggal yang sama. Saya dikasih tahu orang banyak yang aneh data ini," kata dia.

Kecurangan paling berat, lanjutnya, bukan kecurangan manual karena gampang ditemukan. Sementara yang berbahaya adalah kecurangan digital, karena itulah KPU harus melakukan uji forensik.

"Makanya supaya keraguan kecurigaan ada kecurangan digital, forensik dong. Buka, panggil ahli dari 01, ahli dari partai-partai, ini sistemnya, suruh bongkar. Bongkar itu bukan berarti mulai dari nol, tapi periksa. Ada masalah enggak di situ," ujarnya.

Dia juga mengatakan KPU tidak menggunakan data DPT baru dari Dukcapil, melainkan menggunakan data Pemilu lama. Data ini menurutnya rawan ditumpangi.

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka