Sukses

Ngabalin Soal 2019 Ganti Presiden: Itu Gerakan Pengacau Keamanan Negara

Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, meminta aksi #2019GantiPresiden harus diberhentikan.

"Karena itu, maka seluruh aktivitas dan deklarasi yang terkait pergantian presiden harus dihentikan karena itu gerakan gerombolan pengacau keamanan negara," kata Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/8/2018).

Mengenai tudingan bahwa pemerintah tidak menghormati demokrasi lantaran membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden di Riau dan Surabaya, Ngabalin menerangkan, demokrasi harus memiliki aturan.

Menurut Ngabalin, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga menyatakan, persyaratan tentang kepentingan persatuan dan kesatuan untuk menghargai pendapat orang lain.

"Dan tidak mengacau keamanan negara, lihat di Pasal 6 dan Pasal 15 tentang sanksinya," ucap Ali Mochtar Ngabalin.

 

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

2 dari 2 halaman

Melawan KUHP

Ngabalin menilai, deklarasi #2019GantiPresiden juga melawan KUHP. Padahal, lanjut dia, polisi adalah representasi hukum sehingga deklarasi tersebut dibubarkan oleh aparat keamanan.

"Sebabnya polisi yang membubarkan harus diberikan penghargaan karena tidak boleh dibiarkan. Harus dorong polisi ambil tindakan tegas, berani, jangan ragu-ragu. Aksi ini kan ada yang pro dan kontra akan ganggu keamanan, kalau dibiarkan jadi konflik horizontal," tandas Ngabalin.

Saksikan tayangan video menarik berikut ini:

Jalani Ritual Kuno, Wanita Terjatuh di Bara Api
Loading
Artikel Selanjutnya
Mardani Bantah Gerakan 2019 Ganti Presiden Ditunggangi HTI
Artikel Selanjutnya
IPW: Polri Harus Tegas Hadapi Kisruh Gerakan 2019 Ganti Presiden