Dewan Pers Minta Tahapan Pilkada Dihentikan Jika Tak Jamin Protokol Kesehatan

Prof. Dr. Ir. K.H. Mohammad Nuh, DEA selaku relawan COVID-19 Jawa Timur. (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Dewan Pers, Mohammad Nuh meminta pemerintah tak melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 jika tak bisa jamin keselamatan masyarakat.

"Prinsip dasarnya apakah dengan meneruskan itu kita bisa menjamin perlindungan segenap warga kita? Kalau seandainya tidak bisa menjamin, ya jangan dong. Tapi kalau kita yakin bisa menjamin, monggo, silakan," ucap M Nuh, Rabu (23/9/2020).

VIDEO: Dewan Pers Kecam Kasus Kekerasan Jurnalis oleh Anggota TNI AL di Maluku Utara
Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Dewan Pers dan Pemerintah Bentuk Komite Publisher Rights
Tindak Lanjut Perpres Publisher Right, Dewan Pers Gelar Seleksi Anggota Komite

Prinsip itu, kata Nuh mengacu pada janji kemerdekaan yang diletakkan oleh para pendiri bangsa. Menurut M Nuh salah satu janji kemerdekaan adalah menjamin keselamatan segenap warga.

"Janji kita itu ini, kita dulu punya janji di Pembukaan UUD 1945 kita bahwa kita ini sebagai bangsa dan negara harus melindungi segenap bangsa ini dan seluruh tumpah darahnya," tegas M Nuh.

Nuh menekankan, mestinya ada kajian yang rasional mengenai untung rugi dari perhelatan Pilkada Serentak 2020 bagi keselamatan warga saat pandemi Covid-19 ini.

Hingga kini pemerintah tetap berkeras hati untuk tetap menggelar Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah seakan menutup mata akan data temuan pasien Covid-19 yang terus membumbung. Sedianya, pesta demokrasi itu akan dihelat pada 9 Desember 2020.

Sebelumnya, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas juga mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang digelar saat pandemi Covid-19.

"Pilihan apakah Pilkada itu akan ditunda atau akan tetap terus dilaksanakan sesuai jadwalnya benar-benar harus bisa dipertimbangkan secara baik dan lebih matang lagi," kata Anwar Abbas dalam keterangan tulis, Minggu (20/9/2020).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mantan Mendikbud, Mohammad Nuh resmi menjadi Ketua Dewan Pers periode 2019-2022. Serah terima jabatan dari Yosep Adi Prasetyo kepada Muhammad Nuh dilakukan di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa, 21 Mei 2019.

2 dari 2 halaman

Benar-Benar Jamin Kesehatan

Sekjen MUI itu menyebut, bila pemerintah ngotot akan terus menggelar kontestasi pemilihan kepala daerah itu di tengah pandemi yang tak ada tanda-tanda berkesudahan, maka ia meminta supaya pelaksanaannya harus benar-benar menjamin keselamatan seluruh pihak terkait.

"Bila keputusannya akan tetap dilaksanakan maka sistem penyelenggaraannya harus benar-benar bisa menjamin bagi tidak terjadinya penularan dari virus yang berbahaya ini kepada lainnya," harapnya.

Jika hal ini bisa diwujudkan, maka kata Abbas Pilkada tentu saja tidak masalah untuk dilaksanakan.

"Tapi kalau hal itu tidak bisa ditegakkan dan dihindarkan maka Pilkada tersebut tentu sebaiknya ditunda karena yang namanya kesehatan dan keselamatan jiwa dari anak-anak bangsa itu jauh lebih penting dari Pilkada itu sendiri," tegasnya.