Sukses

BPN Ajak Masyarakat Cek DPT di TPS untuk Sukseskan Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengajak masyarakat proaktif untuk memeriksa Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 17 April mendatang. Ini untuk bersama-sama menjaga pemilu yang berkualitas.

Anggota Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pengecekan DPT tersebut.

"Pagi tadi kita bertemu dengan KPU. KPU bersedia untuk mencoret data yang dianggap tidak benar," kata Riza di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, seperti dilansir Antara, Minggu 14 April 2019.

Dia pun mengimbau semua masyarakat untuk membantu BPN semua agar pemilu ini datanya berkualitas. "Untuk memastikan dalam setiap DPT dicek kembali dan nanti di setiap TPS saat hari pencoblosan untuk dicek bersama-sama," lanjut dia.

Riza menegaskan, apa yang dilakukannya ini untuk kepentingan bersama dan ingin menjaga kualitas Pemilu 2019 yang jujur dan adil.

 

2 dari 3 halaman

Apresiasi KPU

Riza mengapresiasi sikap KPU yang sangat terbuka menerima masukan BPN selama ini.

"Apa yang kami lakukan untuk kepentingan dan kebaikan kita semua dan KPU terus merespon setiap apa yang kami minta. Kami minta kepada semua masyarakat agar bersama-sama membantu pemilu ini berkualitas," katanya.

Semua pihak harus memberikan kepercayaan kepada KPU, baik tingkat nasional sampai kelurahan yang terus berusaha bekerja dengan sangat profesional dan memperbaiki segala kekurangan.

KPU juga berpesan kepada kedua belah pihak tetap membuka diri. Semangatnya dengan KPU sama untuk mensukseskan Pemilu 2019 agar tidak ada DPT ganda dan tidak ada WNA yang memiliki hak pilih.

"Kami sangat mengapresiasi KPU hingga tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sudah bekerja keras untuk pemilu berkualitas," kata Riza.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
KPU Akan Serahkan Laporan Tertulis ke Kubu Prabowo Soal 17,5 Juta DPT Invalid
Artikel Selanjutnya
Usai Telusuri Bersama BPN-TKN, KPU: 17,5 Juta DPT, Valid