Kemenko Polhukam Ungkap 4 Hal Ini Bisa Sebabkan Konflik Sosial di Pilkada 2024, Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Mayor Jenderal TNI Heri Wiranto mengatakan ada empat hal yang bisa menyebabkan konflik sosial pada tahapan Pilkada 2024. Hal itu dia sampaikan saat diskusi bersama Komnas HAM bertemakan mitigasi konflik sosial di Pilkada 2024. 

“Pertama, polarisasi politik yang membagi masyarakat ke dalam kelompok yang berbeda dalam pilihan politik. Kedua, terjadinya dugaan kecurangan selama tahapan Pilkada. Ketiga, ketidakpuasan salah satu kelompok terhadap hasil Pemilu dan keempat propaganda dan manipulasi sehingga masyarakat terprovokasi,” kata Heri di Hotel Arya Duta Jakarta, Senin (13/5/2024).

Heri memastikan, pemerintah di bawah koordinasi Kemenko Polhukam melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial tersebut. Pertama, demgan mencegah dan menangani secara proporsional polarisasi politik bernuansa SARA. Kedua, meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu.

“Ketiga, mencegah dan menangani upaya provokasi oleh kelompok tertentu. Keempat, memperkuat antisipasi terhadap protes massa terhadap hasil Pilkada,” jelas Heri.

Jenderal TNI bintang dua ini yakin, bila  koordinasi antar lembaga bisa berjalan baik maka potensi konflik sosial di masyarakat saat Pilkada 2024 bisa diantisipasi.

“Pilkada bukan hanya tanggung jawab Penyelenggara Pemiluc jadi perlu optimalisasi koordinasi & sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat & Daerah dalam menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada 2024,” Heri menandasi.

Diketahui, saat ini tahapan Pilkada 2024 sudah dijalankan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu di tiap provinsi, kota/kabupaten.