Tim AMIN Ungkap Alasan Hamdan Zoelva Tak Dilibatkan dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024

Anies-Muhaimin Hadiri Langsung Sidang Perdana PHPU di Mahkamah Konstitusi — Anies-Muhaimin bersama tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU ke Mahkamah Konstitusi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Ari Yusuf Amir, membeberkan alasan tak menghadirkan Hamdan Zoelva dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Diketahui, Hamdan Zoelva merupakan Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN.

Ari menyinggung persoalan etik. Dia menilai, sebagai mantan ketua MK tak etis jika Hamdan hadir secara langsung membela AMIN dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 di MK.

"Beliau sebenarnya memiliki izin praktek ber-acara sebagai lawyer (pengacara), tetapi memilih tidak mendampingi AMIN di sidang MK karena menghormati etik," kata Ari dalam keterangan tertulis, diterima Jumat (29/3/2024).

Adapun Hamdan Zoelva tercatat pernah menjabat ketua MK selama 2 tahun, yakni sejak periode 2013-2015.

Meski begitu, Ari menyatakan Hamdan tetap memberikan masukan, saran dan mempercayakan seluruh proses ihwal sengketa Pilpres kepada THN AMIN. Ini, kata Ari menunjukkan Hamdan sebagai seorang yang menjaga integritas.

"Dengan mempercayakan penuh kepada THN, Pak Hamdan mengirim pesan kepada semua bahwa THN AMIN amat solid dan percaya diri dalam mengungkap berbagai kecurangan di Pilpres 2024," kata dia.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, hari ini, Rabu 27 Maret 2024.

2 dari 2 halaman

Berharap Sidang Berjalan Lancar

Gedung MK — Suasana di luar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat saat berlangsungnya sidang sengketa Pilpres 2024. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Lebih lanjut, Ari berharap persidangan di MK akan berjalan lancar. Dia menyebut, THN AMIN bakal berupaya membuka tabir kecurangan Pilpres 2024 ke publik, melalui bukti-bukti konkrit meyakinkan majelis hakim.

"Semoga persidangannya berjalan lancar, hakimnya adil dan bukti-bukti yang disajikan valid sehingga akan mampu membuka mata masyarakat terkait kondisi sebenarnya pelaksanaan Pilpres 2024," ujar dia.