Cegah Politik Uang saat Masa Tenang, Bawaslu DKI Patroli Sampai Gang dan Lorong-Lorong Pemukiman

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengaku sudah menyiapkan sejumlah strategi pencegahan dan pengawasan, sebagai antisipasi kecurangan di hari pencoblosan pemilu, 14 Februari 2024. Menurut Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja, strategi dan pengawasan dilakukan dengan turut melibatkan elemen masyarakat dan aparat penegak hukum.

“Bagi Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Peserta Pemilu, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau, media dan seluruh masyarakat mitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilu yang demokratis,” harap Bagja seperti dikutip dari siaran pers, Senin (12/1/2024).

Terhadap tempat pemungutan suara (TPS) rawan kecurangan, Bagja mengatakan ada lima hal yang akan dilakukan. Pertama, melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan. Kedua, melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait. Ketiga, mensosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Keempat, berkolaborasi dengan pemantau pemilu dan pengawas partisipatif, dan kelima, menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat,” jelas Bagja.

Selain mengawasi dan memitigasi potensi kecurangan, Bagja juga menegaskan peran Bawaslu untuk memastikan ketersediaan logistik pemilu di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih. 

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bagja juga menyarankan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran panitia pemungutan suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana dengan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan dan netralitas pada hari pemungutan suara.

“Perhatikan juga daerah dengan potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet,” saran Bagja.

Bagja berharap, distribusi logistik sampai ke TPS H-1 bisa berjalan secara tepat baik dari segi jumlah, sasaran, kualitas, waktu. Selanjutnya, lakukan pelayanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan.

“Catat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat,” Bagja menandasi.