Sukses

Airlangga Respons Pidato Megawati: Orde Baru Chapter yang Sudah Lewat

Airlangga mengatakan Orde Baru adalah bagian yang sudah lewat.

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung penguasa bertindak seperti rezim orde baru. Airlangga menyatakan bahwa saat ini sudah masuk orde reformasi.

"Ya kalau kita masuk dalam orde reformasi," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023). 

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini tak menegaskan apakah sependapat atau tidak dengan Megawat. Dia hanya bilang, orde baru adalah bagian yang sudah lewat.

"Orde baru kan sudah chapter yang sudah lewat," ucapnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa jengkel dengan para penguasa yang bertindak seperti zaman orde baru. Sebab, dia mengatakan, kemerdekaan Indonesia penuh dengan perjuangan.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Rakornas organisasi sukarelawan dan simpatisan pendukung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Hall B3-C3 JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 27 November 2023.

"Mustinya ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel tahu enggak. Kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman orde baru?" kata Megawati.

Megawati menyerukan agar seluruh relawan Ganjar-Mahfud untuk melawan dan memenangkan pasangan nomor urut 3 itu di Pilpres 2024 dengan satu putaran.

"Benar tidak? merdeka, menang kit Ganjar-Mahfud satu putaran," ucap Mega disambut riuh tepuk tangan dari seluruh relawan yang hadir. 

Lebih lanjut, dia mengaku merasa tak dihargai. Padahal, dirinya juga pernah memimpin Indonesia. Namun, Mega menegaskan sebagai partai banteng moncong putih tidak akan pernah keok dengan siapapun. 

"Ndak, kadang-kadang ya, kadang-kadang apa ya, saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 republik Indonesia lho," ujar dia.

"Saya tentu tidak, apa, nurani saya ya terbuka dong, lho ini gimana sih? Maunya apa sih? Mari kalau mau bersaing, kita, saya kalau suka di PDI Perjuangan, Biar ibu ini perempuan tapi ibu petarung, kita aja lambangnya banteng, mana ada banteng itu keok," imbuh Megawati.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Jokowi Enggan Tanggapi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyebut ada penguasa yang bertindak seperti zaman orde baru. Dia hanya merespons dengan senyuman.

"Saya tidak ingin memberi tanggapan," kata Jokowi singkat kepada wartawan di Hutan Kita JIEP Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyebut bahwa pemerintahan saat ini seperti rezim orde baru (orba).

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statemen kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Tetapi Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," ujar Sekretaris TKN Nusron Wahid di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023).

 

3 dari 3 halaman

Kekuasaan Terdesentralisasi

Nusron menuturkan bahwa kekuasaan selama 10 tahun ini dibentuk sendiri oleh Megawati sebagai partai pengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Nusron Wahid tak melihat ada tanda-tanda orde baru di pemerintahan saat ini.

Nusron mencontohkan salah satu tanda-tanda pemerintahan orde baru adalah terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Namun, nyatanya ada banyak kader partai politik yang duduk di kursi pemerintahan.

"Kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko Perekonomian dari Golkar, kemudian Menteri Aparatur Negara itu dari PDIP," ucapnya.

"Jadi kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan orde baru ciri-ciri orde baru adalah sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai," sambung Nusron.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.