Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Perketat Pengawasan Netralitas Pejabat dan Kepala Desa di Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan baik dan memproses setiap aduan pemilu yang masuk.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ma'ruf soal adanya kabar penjabat kepala daerah dan kepala desa yang menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

"Saya minta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugasnya dengan baik," kata Ma'ruf dalam keterangan pers kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (20/11/2023).

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan aturan sudah jelas bahwa TNI/Polri dan aparatur sipil negara (ASN) harus netral. Presiden Joko Widodo, kata Ma'ruf, sudah memerintahkan para penjabat (Pj) kepala daerah untuk netral.

"Jadi saya kira dari tata aturan dan sebagainya itu sudah (jelas)," kata dia.

Oleh karena itu, dia meminta Bawaslu selaku pengawas di lapangan untuk melakukan pengawasan pemilu dengan ketat.

"Nah di lapangan ini saya kira yang perlu itu pengawasannya dari Bawaslu ya, untuk terus melakukan pengawasan yang ketat dan menerima aduan-aduan laporan yang disampaikan untuk diproses," ujarnya. Dilansir dari Antara.