Sukses

Nusron Wahid Ungkap Alasan KIM Pilih Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut adanya tekanan kekuasaan terhadap beberapa partai politik. Bahkan, ia menyebut ada beberapa kartu truf ketua umum parpol yang sudah dipegang.

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut adanya tekanan kekuasaan terhadap beberapa partai politik. Bahkan, ia menyebut ada beberapa kartu truf ketua umum parpol yang sudah dipegang.

Hal itu disebutkan Hasto pasca putusan MK yang melenggangkan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024. Gibran yang sebelumnya kader PDIP akhirnya dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Menanggapi hal tersebut, Politisi Partai Golkar, Nusron Wahid menepis pernyataan tersebut. Ia mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM), khususnya Partai Golkar memilih Gibran dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak muda.

"Kami memilih Gibran karena memberikan kesempatan kepada anak muda agar memimpin bangsa Indonesia," ucap Nusron dalam keterangannya, Senin (30/10).

Nusron menegaskan, partainya memilih Gibran sebagai pendamping Prabowo bukan karena kartu truf, melainkan karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Pra Kerja yang membawa kesejahteraan rakyat.

Bukan karena "kartu truf", tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat," ujar dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Patuh Konstitusi

Lebih jauh, Anggota Komisi VI DPR RI, juga membantah soal pernyataan yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak patuh terhadap konsitusi dan rakyat. Ia mengatakan, justru hal itu sebaliknya.

"Justru, Pak Jokowi taat dan patuh kepada konstitusi dan rakyat. Beliau tidak pernah pencalonan Gibran sebaga calon wapres sebelum ada landasan konstitusionalnya," lanjut Nusron.

3 dari 3 halaman

Penuhi Panggilan Rakyat

Nusron menilai tidak ada istilah pembangkangan terhadap rakyat. Justru, Presiden Jokowi, katanya, ingin memenuhi panggilan rakyat, bukan panggilan partai.

Sebab menurutnya, dari awal Jokowi menjadi presiden dan Gibran menjadi Wali Kota Solo karena keinginan mengabdi dan melayani rakyat, bukan untuk mengabdi dan melayani partai.

"Karena hakekat pemimpin adalah petugas rakyat bukan petugas partai," tandas dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.